JAKARTA, Berita HUKUM - Tim Pengawas Haji DPR mengharapkan koordinasi lintas sektoral antara Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan membicarakan persoalan tenaga medis khususnya dokter spesialis yang minim. "Jangan sampai penghasilan spesialis disamakan dengan honor seperti saat ini," ujar Anggota Tim Pengawas Haji DPR, Eva Kusuma Sundari kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (8/11).
Persoalan haji lainnya, terang Eva, bisa dikatakan bahwa situasi terburuk jema'ah adalah berkaitan dan bermula dari penyediaan tenda yang tidak mencukupi oleh Pemerintah Saudi di Mina.
Hal itu, lanjut Eva, memaksa jama'ah tidur seperti pindang, bahkan tidak bisa meluruskan kaki atau berganti posisinya. "Kita berharap dapat dipisahkan jangan sampai ibadah mentoleransi pelayanan yang buruk, pelayanan publik dan ibadah harus disiapkan sebaik mungkin," ujarnya.
Dia menegaskan, Kemenag harus memainkan peran diplomasinya untuk menuntut perbaikan pelayanan kepada pemerintah Saudi. "Kita berharap Komisi VIII DPR dapat tegas dan menciptakan benchmark standarnya yang dapat dipegang," katanya.
Dia menambahkan, perlu disusun standar perbaikan oleh Kementerian Agama secara komprehensif. "DPR juga harus memiliki checklist mana saja yang telah dilakukan dan apa yang harus ditingkatkan kedepannya," tambahnya.
Sementara Pengamat Haji Muhammad Subarkah mengatakan, penyelesaian persoalan haji harus sistemik dan tidak parsial. "Persoalan terkait budaya juga, karena itu masyarakat harus dididik," katanya.
Dia mengatakan, ada persoalan terkait Haji non kuota ini sebesar 7500 orang. "Ini siapa yang mengurusnya, bahkan ada permainan antara oknum Kedubes, travel maupun Kemeneg," jelasnya.(si/dpr/bhc/opn) |
