JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang ingin menarik empat menterinya, bila salah satu menteri dicopot merupakan sikap kekanak-kanakan. Partai ini tidak dewasa dalam berpolitik. Selain itu, partai tersebut juga tidak memahami konstitusi.
“Ancaman PKS itu merupakan sikap kekanak-kanakan. Politik yang mereka perlihatkan sama sekali tidak dewasa. Bagaimana akan besar, kalau sikapnya masih seprti itu?” kata pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Iberamsjah kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (15/10).
Menurut dia, PKS juga tidak paham konstitusi. Mereka sepertinya lupa bahwa sistem negara RI adalah presidensial. Presiden punya hak prerogatif untuk menentukan menteri. Kekuasaan bukan pada partai politik koalisi, tetapi pada kebijakan presiden.
“Sungguh aneh partai yang berjargon bersih dan peduli ini haus akan kekuasaan. Sikap tersebut tidak mencerminkan PKS sebagai partai Islam. Presiden SBY harus berani mengganti menteri PKS, karena mereka tidak bekerja maksimal. Jangan takut dengan ancaman,” jelasnya.
Selain itu, lanjut dia, PKS selalu menggunakan pola komunikasi menekan dan menakut-nakuti Presiden SBY. Cara komunikasi politik seperti ini tidak sehat, karena sifatnya mengancam dan tidak mencerminkan pengakuan terhadap hak prerogatif persiden untuk menentukan menteri.
Bahkan, kata Iberamsjah, sikap mendua seperti itu merusak sistem ketatanegaraan Indonesia, karena memperlemah sistem presindesial. "Presiden punya hak penuh untuk reshuffle. Mengapa harus takut dengan ancaman dari PKS? Pecat saja semua menteri PKS yang tidak tidak baik itu,” imbuhnya.(mic/rob)
|
