JAKARTA, Berita HUKUM - Di beberapa ajang Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) data jumlah penduduk selalu membengkak. Bahkan, bagi pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsudin Haris, membengkaknya jumlah penduduk tersebut, sangat tidak masuk akal.
Sebut saja, Pilkada Jawa Barat. Berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan BPS (Badan Pusat Statistik) pada tahun 2010 jumlah penduduk Jabar sebanyak 43 juta.
"Namun, berdasarkan DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang ditetapkan KPU Provinsi Jabar. Jumlah penduduk sebanyak 49 juta," ujar Haris saat diskusi Pemilu yang bertema, "Trend Partisipasi Pemilih Pilkada Menurun, Bagaimana di Pemilu 2014?" yang digelar di kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (29/5).
Begitu juga yang terjadi dalam Pilkada di Medan dan Jawa Tengah. "Dimana selisih angkanya bisa mencapai 3 juta dari angka sensus BPS," ungkap Haris.
Atas dasar itulah, peneliti politik ini mengkhawatirkan, salah satu sebab banyaknya angka golput. Dikarenakan, kurang akuratnya data pemilih. "Sebab, data pemilih dalam pilkada agak kacau balau," tambahnya.
Sebab, pemilih yang dianggap adalah pemilih hantu. Selain itu, Haris juga menyatakan, membengkanya angka DPT bisa juga dilakukan secara sengaja oleh penyelenggara pemilu. "Karena anggaran Pemilukan ditentukan dari jumlah pemilih per kepala," tuturnya.(bhc/riz) |
