JAKARTA, Berita HUKUM - Penetapan DPT Pemilu 2014 masih menyisakan tugas berat bagi KPU.
Ditemukannya data pemilih tanpa NIK dalam jumlah besar merupakan pertanda bahwa DPT Pemilu 2014 belum valid.

Menurut data terakhir pada saat penetapan DPT (5/11) lalu, diperkirakan terdapat 10,4 jt pemilih tanpa NIK. Padahal menurut pasal 33 ayat (2) UU No. ...Berita Selengkapnya

Oleh : Bambang Soesatyo
Anggota Komisi III DPR RI

DAFTAR - Pemilih Tetap (DPT) yang jujur adalah modal dasar membangun masa depan Indonesia. Sebab, dalam DPT jujur itulah terkandung aspirasi rakyat yang wajib diaktualisasikan pemimpin terpilih dalam menyusun program pembangunan. Maka, jangan pernah lagi menoleransi DPT bermasalah. Yakinlah, ba ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah seharusnya mampu memberi jaminan kepastian DPT, guna melahirkan pemerintahan yang baik melalui pemilu lima tahunan itu bisa terpenuhi. Sebab kalau tidak, pemilu 2014 masih berpotensi terjadi kecurangan.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi II DPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa dalam diskusi Dialektika Demokrasi te ...Berita Selengkapnya

ACEH, Berita HUKUM - Berdasarkan hasil penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Aceh Utara, berjumlah 391.859 jiwa terdiri dari laki-laki 191.374 jiwa dan perempuan 200.485 jiwa, yang tersebar di 852 gampong, dengan jumlah TPS 1.248 TPS.

Hasil tersebut diperoleh sesuai hasil rapat pleno terbuka untuk penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Di beberapa ajang Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) data jumlah penduduk selalu membengkak. Bahkan, bagi pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsudin Haris, membengkaknya jumlah penduduk tersebut, sangat tidak masuk akal.

Sebut saja, Pilkada Jawa Barat. Berdasarkan sensus penduduk yang dilakuk ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Tasikmalaya yang di keluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Jawa Barat, dinilai bermasalah dengan data KPUD Tasikmalaya, hal ini di ungkapkan oleh Wakil Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN), Chandra diruang kerjanya Jakarta Pusat, Rabu (29/5).

Di sebutkanya, "d ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara pada Rabu (10/4) di Ruang Sidang Pleno MK. Sidang pembuktian dua perkara yang teregistrasi dengan Nomor 26/PHPU.D-XI/2013 dan 27/PHPU.D-XI/2013 ini diketuai oleh Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar.

Sidang ...Berita Selengkapnya

MEDAN, Berita HUKUM - Gus Irawan Pasaribu, mencoblos di TPS 58 Kompleks Setia Budi Indah Tasbih di Blok J J, tepatnya di lapangan olah raga Basket ada 2 TPS, disitu berdampingan TPS 58 dan TPS 59.

Di dampingi sang Istri dan kedua putra serta putrinya Gus Irawan berjalan kaki, menuju TPS 58, untuk mengunakan hak pilihnya.

Selepas mencoblos, ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) pilkada DKI masih belum selesai. Pihak-pihak yang menolak penetapan DPT karena dinilai masih banyak bermasalah disarankan untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ini sudah ada presedennya, yaitu di pilpres 2009 lalu. MK memutuskan soal hak memilih. Jadi ini bisa ditem ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Belum selesainya masalah daftar pemilih tetap (DPT) yang akan ditetapkan oleh KPUD DKI Jakarta membuat dua pasangan calon yakni Alex Noerdin- Nono Sampono (Alex-Nono) dan Joko Widodo-Basuki T Purnama (Jokowi-Ahok) enggan untuk melanjutkan proses Pilkada yang akan berlangsung.

“Jika memang masalah DPT sudah diselesaik ...Berita Selengkapnya