Dalam" /> BeritaHUKUM.com - Sejumlah Pihak Desak Agar Moratorium Dilanjutkan

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Lingkungan    
 
Hutan
Sejumlah Pihak Desak Agar Moratorium Dilanjutkan
Monday 06 May 2013 21:48:01

Hutan.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Moratorium hutan akan berakhir pada 20 Mei 2013. Sejumlah pihak mendesak agar moratorium lebih dari sekedar dilanjutkan.

"Untuk mencapat target reduksi emisi 26-41 persen, cakupan dari moratorium perlu diperluas," ungkap Jonas Busch dari Conservation International (CI).

Dalam diskusi yang digelar World Resources Institute di Jakarta pada Senin (6/5), Busch mengungkapkan bahwa perluasan moratorium tidak hanya mendukung tata kelola hutan yang lebih baik tetapi juga membantu mengurangi emisi.

Menurut kajian CI, moratorium mampu mengurangi emisi akibat deforestasi di hutan primer dan gambut sebesar 8,3 persen. Jika diperluas mencakup kawasan hutan sekunder, penurunan mencapai 9 persen. Sementara, jika memperluas ke penebangan, penurunan mencapai 9,6 persen.

Sementara, Giorgio Budi Indrarto dari Forest Watch Indonesia mengutarakan bahwa moratorium tidak bisa hanya berlanjut hanya seperti saat ini.

"Kalau berlanjut harus ada review izin. Izin yang ada dibenahi dulu. Selain itu juga memimalisasi pengecualian dan melakukan penguatan substansi moratorium," katanya, seperti dikutip dari kompas.com.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Jojo itu mengungkapkan bahwa moratorium tidak bisa ditarget berdasarkan waktu. Namun harus berbasis sesuatu yang bisa dicapai. Hal ini harus diperhatikan bila moratorium nanti berlanjut.

"Perpanjangan moratorium tidak akan efektif tanpa pembaharuan kebijakan terkait moratorium itu sendiri," kata Jojo.

Yani Saloh, Asisten Staf Khusus Kepresidenan Bidang Perubahan Iklim mengatakan bahwa Instruksi Presiden no 10 Tahun 2011 tidak bisa dilanjutkan. Jika moratorium dilanjutkan, maka harus diterbitkan Inpres baru dan hanya berlaku hingga Oktober 2014, akhir masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.(kmp/bhc/rby)


 
Berita Terkait Hutan
 
• Uni Eropa Sahkan UU Anti-Deforestasi, Pemerintah Indonesia Mesti Berbenah
 
• Tak Hanya Identifikasi dan Pendataan, Ansy Lema Minta KLHK Tindak Tegas Pelaku Perusakan Hutan
 
• Cegah Kerusakan Hutan, Pengelolaan Hutan yang Lestari Harus Jadi Prioritas
 
• Perlu Penguatan Peran Negara dalam Perlindungan Kawasan Hutan
 
• Walhi: 427.952 Hektar Hutan Kalimantan Jadi Konsesi di Era Jokowi
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]