JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah mengambil kebijakan penarikan utang lebih awal atau prefunding sebesar Rp 85,9 triliun. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan kebijakan diambil untuk membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025.

Prefunding menurut Suminto merupakan langkah a ...Berita Selengkapnya

SEMARANG, Berita HUKUM - Pengadilan Niaga Semarang kembali menggelar Rapat Kreditor PT Sri Rejeki Isman Tbk. alias Sritex. Pada persidangan yang dipimpin Hakim Pengawas Haruno Patriadi tersebut dihadiri oleh Tim Kurator, ratusan kreditur dan para Kuasa Hukum kreditur namun tanpa dihadiri oleh pihak PT Sri Rejeki Isman Tbk selaku debitur. Dalam pert ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam beberapa hari kedepan tepatnya Ahad tanggal 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto akan dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia dan Gibran Rakabuming Raka menjadi Wakil Presiden RI.

Anggota DPR RI Muslim Ayub mengatakan, betapa besarnya harapan rakyat Indonesia terhadap Presiden yang baru nanti, untuk dapat membawa ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan hasil dari rapat bersama Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto terkait belanja alat utama sistem pertahanan (alutsista) dari pinjaman luar negeri yang naik cukup signifikan.

Sri Mulyani menjelaskan, di luar anggaran yang telah diberikan pemerintah dari Anggaran ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budhy Setiawan mendukung anggaran khusus untuk upaya sosialisasi dan mitigasi pelibatan masyarakat dalam menangani kebakaran sampah TPA maupun kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dimana pos anggaran dapat bersumber dari anggaran bagi hasil hutan sebagaimana diusulkan oleh Menteri Lingkungan Hid ...Berita Selengkapnya

PONTIANAK, Berita HUKUM - Kita semuanya harus bersama-sama menyelesaikan Karhutla ini (kebakaran ini), tidak bisa TNI sendiri, tak bisa Polri sendiri, kita harus bersama-sama masyarakat setempat. Juga kesadaran masyarakat tidak membakar di musim seperti ini. Ini juga perlu sosialisasi pada mereka (masyarakat) karena tanpa kebersamaan dengan masyar ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Indonesia semestinya menggunakan momentum lahirnya Undang-Undang Komoditas Bebas Deforestasi Uni Eropa atau EU Deforestation Regulation (EUDR) untuk meningkatkan transparansi dan pengelolaan komoditas berkelanjutan. Regulasi hijau itu tak semestinya dianggap sebagai anti-multilateralisme dan diskriminatif, menging ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mempertanyakan pernyataan Pemerintah melalui Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi perihal utang Indonesia yang kini mencapai Rp.7.420,47 Triliun pada akhir September 2022. Menurut Syarief Hasan, utang dengan jumlah triliunan tersebut sangatlah besar dan m ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema memberikan apresiasi terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang telah melakukan pendataan terhadap penggunaan dan pelepasan kawasan hutan, meskipun belum tuntas. Ia ingin KLHK melakukan tindakan secara cepat dan tegas, dan tidak hanya berhenti pada identif ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Tumpukan utang negara tak bisa dilepaskan dari minimnya pengawasan wakil rakyat di Senayan terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin.

Ekonom senior Indef, Prof Didik J Rachbini mengurai, saat ini utang Indonesia terbilang sangat besar, yakni mencapai Rp1.500 triliun dalam setahun dan defisit dalam setahun menca ...Berita Selengkapnya