Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Lingkungan    
 

Sebelas Tahun Lagi, Hutan Sumatera Bakal Hilang
Thursday 03 Nov 2011 00:58:51

Ilustrasi hutan kawasan konservasi yang rusak (Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Salah satu Lembaga PBB, Unesco memasukkan hutan tropis Sumatera kedalam daftar situs dunia yang terancam dalam Bahaya. Hal ini ditetapkan pada 22 Juni 2011 lalu, dalam pertemuan World Heritage Comitee yang berlangsung di Paris.

Dalam pertemuan tersebut, seperti dikutip situs Global Forest Watch, Unesco menambahkan hutan hujan tropis di Sumatera dalam daftar Situs Dunia Yang Terancam dalam Bahaya (List of World Heritage in Danger).

Berdasarkan data PBB, menyebutkan pada 2000-2005, rata-rata per hari 5,1 km2 hutan Indonesia hilang atau rusak. Sehingga pada 2007, PBB meramalkan bila hal itu terus berlanjut pada 2022 nanti, berarti hutan di Sumatera akan segera punah.

Saat ini, sudah sebelas negara yang hutannya terancam. Negara tersebut, yakni Afghanistan, Belize, Afrika, Cili, Colombia, Kongo, Mesir, Ethopia, Georgia, Iran, Irak, Yerusalem, Madagascar, Nigeria, Pakistan, Philipina, Senegal, Serbia, Tanzania, Amerika Serikat, Venezuela. Sedangkan yang baru-baru ini adalah Honduras juga Indonesia.

Sebenarnya, hal tersebut bagi Indonesia bukanlah hal yang mengheboh. Pasalnya, pada 2008 lalu, Guninnes World Records pernah memberikan penghargaan kepada negeri ini sebagai perusak hutan tercepat didunia, Namun pada tahun 2010 Laporan state of word forest dan FAO meyebutkan Indonesia menempati peringkat ke-2 dari 10 negara dengan laju kerusakan tertinggi di dunia.


Seperti diketahui, hutan tropis yang memiliki luas puluhan juta hektare itu, merupakan kawasan bagi 10.000 spesis tanaman, 200 spesies mamalia dan 580 jenis burung. Namun, semuanya itu terncam punah, mengingat banyaknya perusahaan membuka hutan untuk dijadikan perkebunan sawit, pengolahan kertas, pertambangan, pebalakan liar dan sebagainya. (gfw/biz)


 
Berita Terkait
 
•
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]