Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Peradilan    
 
Pemilukada
Saksi-Saksi Ungkap Praktik Pembagian Uang Pada Pemilukada Kabupaten Sumedang
Wednesday 20 Mar 2013 09:59:17

Gedung Mahkamah Konstitusi.(Foto: BeritaHUKUM.com/mdb)
JAKARTA, Berita HUKUM - Calon Bupati No. urut 5, Oon Supriatna dengan didampingi kuasa hukumnya, Idang Suhesti, menghadirkan sebanyak enam orang saksi fakta yang mengetahui dengan jelas praktik kecurangan Pemilukda berupa pembagian uang kepada calon pemilih yang dilakukan oleh tim sukses pasangan No. urut 7, Endang Sukandar dan Ade Irawan.

Para saksi yang dihadirkan yakni Maman Herman, N Mujianto, Odo, Agus, Yon Heryanto dan Harun Arrasyid, yang dengan gamblang memaparkan tempat dan kejadian pemberian uang. Pembagian uang sebesar Rp 15 ribu dan Rp 10 ribu dilakukan kepada calon pemilih, dengan disertai pesan agar mencoblos Endang - Ade.

“Para pemilih dipesankan agar memilih No. urut 7, pasangan Endang-Ade,” ujar Saksi Odo, yang pada saat pencoblosan memilih di TPS 3 Desa Sukajadi. “Yang membagikan bernama Pak Sarma, seorang Kepala Sekolah,” imbuhnya.

Senada dengan saksi Odo, para saksi lainnya juga menerangkan tentang hal yang sama. Bahkan saksi Yon Heryanto yang merupakan pengurus Partai Golkar telah melaporkan pelanggaran Pemilukada tersebut ke pihak yang berwajib. “Saat ini sudah diproses di Gakumdu ‘Yang Mulia," tukasnya di muka persidangan.

Bantah Lakukan Politik Uang

Di lain pihak, kuasa hukum dari Pihak Terkait (pasangan no urut 7, Endang Sukandar dan Ade Irawan), Berna Sudjana menampik seluruh tudingan yang dialamatkan kepada pihaknya.

Dalam sesi wawancara usai persidangan, Sudjana dengan tegas membantah pihaknya telah melakukan pelanggaran Pemilukada tersebut. “Itu semua tidak benar, semua hanya dalil-dalil yang tidak berdasar. Pada persidangan berikutnya akan menyanggah seluruh tudingan Pemohon,” ujarnya.

Pihaknya juga menyakini kemenangan pasangan Endang-Ade diraih melalui cara-cara yang demokratis dan tidak menabrak asas Pemilukada. “Kami hanya menjawab saja, kami hanya hadirkan 2 atau 3 orang saksi, dan biar Mahkamah yang memutuskan,” pungkasnya menutup sesi tanya jawab.(jlt/mk/bhc/rby)


 
Berita Terkait Pemilukada
 
• Pemerintah: Penyelesaian Sengketa Pemilukada oleh MK Sudah Tepat
 
• Ahli Pemohon: KPU Melanggar Hak Konstitusional, Pemilukada Maluku Harus Diulang
 
• Saksi KPU Kab. Cirebon: Proses Pemilukada Berjalan Baik, Lancar, dan Sesuai Aturan
 
• Hasil Pemilukada Prov. Maluku Utara Putaran Kedua Digugat ke MK
 
• KPU Biak Numfor Tolak Dalil Pemohon
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]