| Pemilukada |
|
|
| |
| Pemerintah: Penyelesaian Sengketa Pemilukada oleh MK Sudah Tepat | Tuesday 25 Feb 2014 13:56:10 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang Pengujian Undang-Undang (PUU) Pemerintahan Daerah dan UU Kekuasaan Kehakiman yang dimohonkan oleh Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), BEM FH Universitas Esa Unggul, dan Achmad Saifudin Firdaus yang mewakili Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta, Senin (24/2). Pada sidang kali ...Berita Selengkapnya |
| Ahli Pemohon: KPU Melanggar Hak Konstitusional, Pemilukada Maluku Harus Diulang | Saturday 25 Jan 2014 12:55:36 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Hak untuk dipilih (rights to be candidate) merupakan hak asasi yang harus dijunjung tinggi berapapun biaya yang harus dibayar. Karena hak ini dijamin oleh konstitusi.
Setidaknya hal itulah yang diungkapkan oleh Maruarar Siahaan, saat menjadi ahli dalam Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Maluku ...Berita Selengkapnya |
| Saksi KPU Kab. Cirebon: Proses Pemilukada Berjalan Baik, Lancar, dan Sesuai Aturan | Wednesday 22 Jan 2014 17:12:51 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Para saksi yang dihadirkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon dan Pasangan Calon Terpilih Sunjaya Purwadi - Tasiya Soemadi (Pihak Terkait) membantah dalil Pasangan Calon Raden Sri Heviyana-Rakhmat dalam Sidang Pembuktian Perkara Nomor 6/PHPU.XII/2014, Selasa (21/1) di Ruang Sidang Pleno MK. Persidangan ini merupaka ...Berita Selengkapnya |
| Hasil Pemilukada Prov. Maluku Utara Putaran Kedua Digugat ke MK | Friday 17 Jan 2014 14:16:56 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Hasil dari pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Provinsi Maluku putaran kedua yang dimenangkan oleh pasangan calon nomor urut 5, Said Assagaf-Zeth Sahuburua (Setia), digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (16/1). Pemohon perkara ini adalah Abdullah Vanath-Marthin Jonas Maspaitella (pasangan calon nomor urut 3) d ...Berita Selengkapnya |
| KPU Biak Numfor Tolak Dalil Pemohon | Saturday 11 Jan 2014 14:41:06 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - KPU Biak Numfor kembali menyakinkan Majelis Hakim Konstitusi bahwa pihaknya telah menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilukada secara baik dan professional. Tim kuasa hukum KPU Biak Numfor menegaskan, proses pelaksanaan rekapitulasi suara kedua calon bupati berjalan aman dan kondusif. Hal ini ditandai dengan tidak adan ...Berita Selengkapnya |
| KPU Provinsi Riau Anggap Dalil Pemohon Kabur | Thursday 09 Jan 2014 11:27:29 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang lanjutan sengketa hasil Pemilukada Provinsi Riau pada Rabu (8/1) di Ruang Sidang Pleno MK. Sidang kedua yang dipimpin oleh Ketua MK Hamdan Zoelva ini beragendakan mendengar jawaban Termohon dan Pihak Terkait serta pembuktian.
KPU Provinsi Riau dalam jawabannya membantah dalil-d ...Berita Selengkapnya |
| Diperbaiki, Permohonan Pengujian Kewenangan MK Mengadili Sengketa Pemilukada | Monday 16 Dec 2013 20:43:46 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang lanjutan terhadap pengujian UU Pemerintahan Daerah (UU Pemda) dan UU Kekuasaan Kehakiman kembali digelar Mahkamah Konstitusi (MK) di Ruang Sidang Pleno MK, Senin (16/12). Perkara yang teregistrasi dengan nomor 97/PUU-XI/2013 ini dimohonkan oleh Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) sebagai Pemohon I, Badan Eksekuti ...Berita Selengkapnya |
| KPU Kab. Lebak Laporkan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang | Friday 13 Dec 2013 18:00:13 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, telah melaksanakan amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 111/PHPU.D-XI/2013 mengenai Sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak. KPU kecewa dengan putusan tersebut karena kesalahan bukan diakibatkan oleh KPU Kabupaten Lebak.
Demikian disampaikan oleh kuasa hukum KPU ...Berita Selengkapnya |
| Sengketa Pemilukada Subulussalam: Saksi Pemohon Kembali Ungkap Keterlibatan Aparat Pemerintahan | Wednesday 11 Dec 2013 12:01:30 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Panel Hakim Konstitusi yang dipimpin oleh Harjono kembali melanjutkan sidang pemeriksaan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Subulussalam, Selasa (10/12) sore, di Ruang Sidang Panel MK.
Pada kesempatan tersebut, Panel Hakim telah memeriksa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pasangan Calon Nomo ...Berita Selengkapnya |
| Diduga Sarat Kecurangan, Pemilukada Kab. Donggala Digugat ke MK | Monday 09 Dec 2013 19:20:37 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (9/12) siang. Pemohon adalah Pasangan Anita Bugiswaty Noerdin-Abdul Chair A. Mahmud sebagai calon nomor urut 8. Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan kecuran ...Berita Selengkapnya |
|
|