JAKARTA-Pemerintah sudah saatnya melakukan revolusi anggaran. Hal ini harus dilakukan dengan cara penguatan alokasi dana untuk bantuan sosial desa-desa dan pengurangan biaya belanja barang dan belanja pegawai.
"Pos-pos bantuan sosial di dalam APBN kita yang rancangannya diajukan tahun 2012 itu hanya 6 persen, sementara pos belanja barang dan pegawai itu masih cukup besar," ujar Sekretaris F-PPP DPR M Romahurmuziy, usai acara diskusi di Jakarta, Sabtu (20/8).
Menurutnya, alokasi anggaran untuk bantuan sosial desa-desa ini kecil kemungkinan bocor. Sebab, pengawasan langsung dilakukan oleh warganya. Sementara, semakin besar anggaran untuk belanja barang dan pegawai, rentan terjadi kebocoran karena adanya perselingkuhan dalam pembahasan.
"Dari 2006 sampai hari ini relatif tidak ada pergeseran signifikan dari alokasi-alokasi anggaran kita dan akhirnya kehati-hatian yang menjadi cermin utama tim ekonomi Presiden justru membuat APBN tidak bisa berfungsi sebagai stimulus maksimal," jelas pria disapa akrab Romy ini.
Sekjen DPP PPP ini menambahkan, saat ini belanja barang masih 14 persen, belanja pegawai masih 22 persen. Sementara, para Kepala Desa menuntut peningkatan alokasi dana desa. "Karenanya kalau mau kita lakukan koreksi total kebocoran anggaran kita ya dengan lebih besar bantuan sosial," ujar dia. (jpc/rob)
|
