|
|||||
| Sri Mulyani Beberkan Alasan Prabowo Ingin Pangkas Anggaran Kementerian hingga Rp 306 Triliun | 2025-01-25 21:37:30 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM -Presiden Prabowo Subianto resmi mengeluarkan instruksi bagi kementerian dan lembaga untuk menghemat anggaran. Berdasarkan perintah yang dikeluarkan kepala negara tersebut, pemerintah menargetkan belanja dapat dipangkas hingga Rp 306,6 triliun. |
||||
| Anis Byarwati Apresiasi Program Quick Win Prabowo: Potensi Kebocoran Anggaran Harus Diminimalisasi | 2024-12-25 23:40:48 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, menyatakan apresiasi dan dukungannya terhadap komitmen Presiden Prabowo untuk menjadikan APBN 2025 sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, ia juga mengingatkan agar kebocoran anggaran dapat terus diminimalkan. |
||||
| APBN Defisit Akibat Pembayaran Subsidi Energi, Sugeng Suparwoto: Konsekuensi Pemerintah | 2022-12-02 14:08:12 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Negara-negara ekonomi terkuat di dunia yang tergabung dalam G20 sepakat untuk merasionalisasi dan bahkan menghapus subsidi energi fosil, termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM). Komitmen tersebut tertuang dalam hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada 16 November 2022 berupa G20 Bali Leaders' Declaration. Namun alih- ...Berita Selengkapnya |
||||
| BPK dan KPK Perlu Awasi Penyerapan Anggaran Rp1.200 Triliun Kurun Waktu Dua Bulan | 2022-11-03 01:08:02 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Marinus Gea meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi penyerapan anggaran sebesar Rp 1.200 triliun hanya dalam kurun waktu dua bulan atau hingga 2022. Sebab, pernyataan yang datang dari Menkeu Sri Mulyani itu memaksa semua Kementerian/Lembaga (K/L) ...Berita Selengkapnya |
||||
| Banggar DPR Sepakat Postur Sementara RAPBN 2022 Rp2.714,2 Triliun | 2021-09-15 16:17:11 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyatakan Panja A RAPBN 2022 menyepakati postur sementara belanja negara dalam RAPBN 2022 sebesar Rp2.714,2 triliun. Said mengungkapkan, angka tersebut naik Rp5,5 triliun dari usulan awal sebesar Rp2.708,7 triliun. Said memaparkan, kenaikan belanja tersebut akan dialokasik ...Berita Selengkapnya |
||||
| Temuan Selisih Anggaran PEN dalam APBN 2020 Sangat Memprihatinkan | 2021-09-10 07:07:30 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia menemukan selisih anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam APBN 2020 yang cukup besar hingga Rp147 triliun. Selisih itu didapat dari perhitungan BPK yang menyebut total anggaran PEN Rp841,89 triliun. Sedangkan Kementerian Keuangan menyebut Rp695,2 triliun. Di antara k ...Berita Selengkapnya |
||||
| BPK Menemukan Ada Dana PEN Rp147 Triliun Tak Diumumkan Kemenkeu | 2021-09-08 07:57:23 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) telah menangani 241 objek pemeriksaan terkait penanganan covid-19 sepanjang 2020 kemarin. Objek itu termasuk anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020. |
||||
| Ketua DPR Berharap Pemerintah Optimalkan Pendapatan Negara pada RAPBN 2022 | 2021-08-17 02:05:36 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mewanti-wanti pemerintah mengenai penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2022. Puan berharap pemerintah melakukan berbagai upaya di tengah kondisi APBN yang mengalami penurunan pendapatan negara, meningkatnya belanja untuk penanganan pandemi, dan melebarnya pembiayaan defisit. Pemerintah agar da ...Berita Selengkapnya |
||||
| Banggar: RAPBN 2022 Disusun Dengan Ketidakpastian | 2021-07-07 14:00:43 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di hadapan Rapat Paripurna DPR menyampaikan bahwa penyusunan Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 disusun dengan penuh ketidakpastian akibat pandemi Covid-19. Namun, di tengah ketidakpastian itu, Banggar menyerukan agar kebijakan fiskal dirancang dengan efektif, fleksi ...Berita Selengkapnya |
||||
| F-PKS Nilai Pemerintah Perlu Refleksi Kebijakan Dalam KEM-PPKF Tahun 2022 | 2021-05-26 03:27:19 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam menilai pemerintah perlu merefleksi atas kebijakan yang telah direncanakan dan terselenggara dalam membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2022. Pasalnya, tujuan Indonesia untuk ...Berita Selengkapnya |
||||
|
|||||
