Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
APBN
Realisasi APBN-P 2014: Belanja Negara Rp 1.764 Triliun, Pendapatan Rp 1.537 Triliun
Tuesday 06 Jan 2015 12:04:17

Menkeu Bambang Brodjonegoro didampingi para pejabat Kemenkeu menyampaikan realisasi APBNP 2014, di Jakarta, Senin (5/1).(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengemukakan, kondisi ekonomi makro selama tahun 2014 menunjukkan perkembangan yang cukup baik sebagaimana ditunjukkan pada perkembangan indikator ekonomi makro. Hal ini ditandai dengan realisasi pertumbuhan ekonomi 2014 sebesar 5,1 persen; tingkat inflasi sebesar 8,36 persen; nilai tukar rupiah rata-rata Rp11.878/dollar AS; tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,8 persen; harga minyak mentah Indonesia rata-rata 97 dollar AS/barel; Lifting minyak rata-rata 794 Ribu barel/hari; dan Lifting gas rata-rata 1.224 Ribu barel setara minyak/hari .

Menkeu mengakui pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 persen tersebut lebih rendah dari asumsi pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan dalam APBNP Tahun 2014 sebesar 5,5 persen. “Ini terutama disebabkan oleh turunnya kinerja ekspor sejalan dengan masih lemahnya permintaan dunia dan turunnya harga komoditas di pasar Internasional sepanjang tahun 2014,” kata Bambang kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (5/1).

Bambang juga menjelaskan, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada November 2014 beserta dampak ikutannya terhadap harga komoditas di dalam negeri dan peningkatan harga barang impor akibat pelemahan nilai tukar Rupiah,telah menyebabkan tingkat inflasi sepanjang tahun 2014 mencapai sebesar 8,36 persen, atau lebih tinggi dari target inflasi dalam APBNP 2014 sebesar 5,3 persen.

Adapun realisasi rata-rata Suku Bunga SPN 3 bulan 5,8 persen, lanjut Menkeu, di bawah asumsi dalam APBNP Tahun 2014 sebesar 6,0 persen. Selanjutnya, realisasi rata-rata nilai tukar Rupiah tahun 2014 mencapai Rp11.878/dollar AS, atau mengalami pelemahan dibandingkan dengan targetnya dalam APBNP Tahun 2014 sebesar rata-rata Rp11.600/dollar.

“Depresiasi nilai tukar rupiah antara lain dipengaruhi oleh faktor internal seperti tingginya defisit neraca pembayaran dan faktor eksternal khususnya rencana kenaikan suku bunga Amerika Serikat,” jelas Bambang.

Mengenai realisasi harga minyak mentah Indonesia sebesar 97 dollar AS/barel yang lebih rendah dari asumsinya dalam APBNP 2014 sebesar US$105/barel, menurut Menkeu Bambang, hal itu terutama dipengaruhi oleh penurunan harga minyak mentah dunia karena tingginya pasokan minyak mentah dunia.

Sementara realisasi rata-rata lifting minyak mentah Indonesia dalam periode Desember 2013 sampai dengan November 2014 mencapai 794 Ribu barel per hari atau di bawah targetnya dalam APBNP Tahun 2014 sebesar 818 Ribu barel per hari. Sedangkan realisasi lifting gas mencapai 1.224 ribu barel setara minyak per hari, sesuai dengan targetnya dalam APBNP Tahun 2014.

Menkeu menilai, berdasarkan perkembangan indikator ekonomi makro tahun 2014 tersebut di atas, serta langkah-langkah kebijakan fiskal yang ditempuh selama tahun 2014, kinerja realisasi APBNP Tahun 2014 dapat tetap dijaga pada tingkat yang aman.

Defisit Berkurang

Dalam kesempatan itu, Menkeu Bambang Brodjonegoro juga menyampaikan, bahwa realisasi pendapatan negara 2014 mencapai Rp1.537,2 Triliun, atau 94,0 persen dari target APBN-P 2014 sebesar Rp1.635,4 Triliun.

Dari jumlah realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp1.143,3 Triliun, atau 91,7 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.246,1 Triliun.

Di sisi lain, kata Bambang, kinerja penerimaan negara bukan pajak (PNBP) menunjukkan capaian yang baik dengan realisasi Rp390,7 Triliun, atau 101,0 persen dari target dalam APBNP Tahun 2014 sebesar Rp386,9 Triliun.

“Lebih tingginya realisasi tersebut terutama bersumber dari penerimaan PNBP sumberdaya alam (SDA) minyak dan gas,” kata Bambang seraya menyebutkan, seluruh target PNBP dalam APBNP Tahun 2014 terlampaui kecuali penerimaan SDA non migas yang berasal dari mineral dan batubara (minerba) serta kehutanan.

Sementara realisasi belanja negara tahun 2014, menurut Menkeu, mencapai Rp1.764,6 Triliun, atau 94,0 persen dari pagu belanja negara dalam APBNP 2014 sebesar Rp1.876,9 Triliun. Realisasi belanja negara ini terdiri dari realisasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah.

Bambang menjelaskan, realisasi belanja Pemerintah pusat mencapai Rp1.190,8 Triliun, atau 93,0 persen dari pagu belanja Pemerintah pusat dalam APBNP 2014 sebesar Rp1.280,4 Triliun. Sedangkan realisasi anggaran transfer ke daerah dalam tahun 2014 mencapai Rp573,8 Triliun, atau 96,2 persen dari pagunya dalam APBNP 2014 sebesar Rp596,5 Triliun.

Dengan realisasi pendapatan negara sebesar Rp1.537,2 Triliun dan realisasi belanja negara sebesar Rp1.764,6 Triliun, lanjut Menkeu, maka realisasi defisit anggaran dalam pelaksanaan APBNP Tahun 2014 mencapai Rp227,4 Triliun (2,26 persen dari PDB).

“Realisasi defisit anggaran ini lebih rendah dari target defisit anggaran dalam APBNP Tahun 2014 sebesar Rp241,5 Triliun (2,40 persen dari PDB),” papar Bambang.

Ditambahkan Bambang, realisasi pembiayaan anggaran dalam tahun 2014 mencapai Rp246,4 Triliun, atau Rp4,9 Triliun lebih tinggi dari sasaran yang direncanakan dalam APBNP Tahun 2014 sebesar Rp241,5 Triliun. Realisasi pembiayaan anggaran tersebut berasal dari pembiayaan dalam negeri (neto) sebesar Rp261,7 Triliun, dan pembiayaan luar negeri (neto) sebesar negatif Rp15,4 Triliun.

Dengan realisasi defisit anggaran sebesar Rp227,4 Triliun dan realisasi pembiayaan anggaran yang mencapai Rp246,4 Triliun, jelas Bambang, maka dalam pelaksanaan APBNP Tahun 2014 terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) sekitar Rp19,0 Triliun.(Kemenkeu/ES/setkab/bhc/sya)


 
Berita Terkait APBN
 
Dikabarkan mundur, Purbaya bakal umumkan realisasi APBN Mei 2026 hari ini (5/6)
 
Sri Mulyani Beberkan Alasan Prabowo Ingin Pangkas Anggaran Kementerian hingga Rp 306 Triliun
 
Anis Byarwati Apresiasi Program Quick Win Prabowo: Potensi Kebocoran Anggaran Harus Diminimalisasi
 
APBN Defisit Akibat Pembayaran Subsidi Energi, Sugeng Suparwoto: Konsekuensi Pemerintah
 
BPK dan KPK Perlu Awasi Penyerapan Anggaran Rp1.200 Triliun Kurun Waktu Dua Bulan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Iran bombardir pangkalan AS di Kuwait dan Bahrain
Nikita Mirzani apes kalah di pengadilan setelah gugatan Rp244 miliar pada Reza Gladys ditolak
Dikabarkan mundur, Purbaya bakal umumkan realisasi APBN Mei 2026 hari ini (5/6)
Kapal induk pertama Indonesia segera dikirim dari Italia, persiapan dipercepat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu
Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat
Dadan Hindayana, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung Resmi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi MBG
4 WNA asal China Ditangkap Terkait Dugaan Tambang Ilegal di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]