Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 

Rakornas Partai Demokrat takkan Menjadi KLB
Tuesday 19 Jul 2011 17:30

JAKARTA-Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Saan Mustapa menjamin ajang rapat koordinasi Nasional (Rakornas) tidak akan berubah menjadi Kongres Luar Biasa (KLB) untuk mendongkel duet Anas Urbaningrum-Edhi Baskoro Yudhoyono atau Ibas.

Dia mengatakan seluruh kader Demokrat pasti tunduk dan patuh dengan arahan Ketua Dewan Pembina Demokrat SBY yang disampaikan dalam pidato beberapa waktu lalu, bahwa soliditas partai harus dijaga dan menjamin kepengurusan Anas-Ibas harus dipertahankan.

"Saya yakin seluruh kader Demokrat akan tunduk dan patuh pada arahan pak SBY," katanya saat ditemui di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/7).

Dia juga mengatakan pada Rakornas nanti, tidak akan muncul faksi-faksi atau kubu-kubuan. "Kita tegaskan tidak akan ada faksi-faksi pada Rakornas," ujarnya.

Anggota Komisi III DPR ini menambahkan Demokrat tetap berkomitmen pada agenda pemberantasan korupsi. Secara konkrit, lanjut Saan partai akan selalu konsisten dengan proses penertiban sejumlah kader yang bermasalah seperti terhadap mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

“Pada kasus Nazaruddin, adalah bentuk dalam upaya mewujudkan komitmen terhadap pemberantasan korupsi dengan kita memberikan beberapa surat peringatan,” katanya.

Sejauh ini persiapan teknis pelaksanaan Rakornas sudah mencapai 85 persen. Tema yang akan diangkat dalam rakornas adalah 'konsolidasi, perbaikan dan peningkatan kinerja’.

“Pada Rakornas nanti kita akan membicarakan hal strategis, dan menjadi ajang konsolidasi dan meningkatkan kinerja partai dalam menunaikan amanat yang diperoleh dari Pemilu 2009,” terang Saan.

Direncanakan sekitar 5.000 kader partai akan menghadiri rakornas yang akan dilangsungkan pada 23-24 Juli mendatang di Sentul, Bogor tersebut. Mereka datang dari unsur pimpinan pusat dan daerah partai, serta unsur anggota legislatif dari pusat dan daerah.(bie)


 
Berita Terkait
 
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah
Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit
Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional
Sinyal keterlibatan Menhut Raja Juli dalam kasus korupsi Bupati Kuansing Suhardiman Amby
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]