JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – DPR akhirnya mengesahkan RUU tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menjadi UU. Kesepatan ini diperoleh, setelah perwakilan setiap fraksi dan para pimpinan pansus melakukan lobi saat rapat paripurna diskors. Hal itu menyusul banyaknya interupsi dari sejumlah anggota Dewan.
Pengesahan RUU Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum itu dilakukan pada rapat paripurna penutupan masa persidangan II tahun 2011-2011 di gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (16/12). Sidang ini dipimpin Wakil Ketua DPR Pramono Anung Wibowo dan mengetuk palu sebagai tanda pengesahan RUU tersebut menjadi UU.
Sebelum RUU disahkan, rapat paripurna sempat diskor hingga lebih dari dua jam. Langkah ini untuk memberikan kesempatan untuk melakukan lobi antarfraksi. Setelah itu dibuka kembali dan tiap fraksi menyampaikan pandangannya melalui perwakilan fraksinya masing-masing. Seluruh fraksi setuju RUU Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menjadi UU.
Pengesahan itu dihadiri tiga menteri, yakni Meneg Perumahan Rakyat Djan Fariz, Meneg PAN dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar serta Menkumham Amir Syamsuddin. Hadir pula Kepada Badan Pertahanan Nasional (BPN) Joyo Winoto.
Usai rapat paripurna, anggota Pansus RUU tersebut, Arif Wibowo mengatakan, inti RUU tersebut adalah pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum. "Jika aturan lama masih membolehkan pengadaan tanah untuk proyek swasta, kini secara jelas meniadakan aturan itu," kata politisi PDIP ini.
Sedangkan Kepala BPN Joyo Winoto menjanjikan proses pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur akan selesai maksimal selama 256 hari, setelah diberlakukannya UU Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.(mic/rob)
|
