JAKARTA, Berita HUKUM - RAPBN 2018 yang disusun pemerintah dinilai tidak realistis di tengah ketidakpastian global. Sehingga ini perlu menjadi pertimbangan pemerintah agar memperhatikan faktor-faktor yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
Hal tersebut disampaikan Anggota Fraksi Gerindra DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo saat menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Gerindra menanggapi Pokok-pokok Pikiran RAPBN Tahun 2018 di hadapan Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (24/8)
"Fraksi Gerindra menilai RUU APBN 2018 masih jauh dari harapan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat dan kesenjangan nasional. Target penerimaan tidak realistis, perpajakan direvisi berulang-ulang namun tetap tidak tercapai," kata Rahayu di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Seperti diketahui, asumsi dasar makro ekonomi yakni pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 5,4%, lebih tinggi dari tahun ini sebesar 5,2%. Laju inflasi diproyeksikan sebesar 3,5%, lebih rendah dari tahun ini sebesar 4,3%. Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS pada tahun depan diproyeksikan sebesar Rp 13.500, melemah dibandingkan tahun ini sebesar Rp 13.400.
Menurutnya, diperlukan pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen untuk menyediakan lapangan kerja yang memadai dan mampu menyelesaikan perekonomian. "Program-program terlampau terlalu tinggi, penerimaan perpajakan Rp 1.609,4 triliun sulit dicapai. Kami perkirakan shortfall Rp 100 triliun pada tahun depan," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan pendapatan negara dalam RAPBN 2018 diproyeksikan sebesar Rp 1.878,4 triliun, lebih besar dari APBN-P 2017 yakni Rp 1.736 triliun. Selain itu, penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.609,4 triliun, lebih tinggi dari tahun ini sebesar Rp 1.472,7 triliun.(hs/sc/DPR/bh/sya) |
