JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyatakan Panja A RAPBN 2022 menyepakati postur sementara belanja negara dalam RAPBN 2022 sebesar Rp2.714,2 triliun. Said mengungkapkan, angka tersebut naik Rp5,5 triliun dari usulan awal sebesar Rp2.708,7 triliun. Said memaparkan, kenaikan belanja tersebut akan dialokasik ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mewanti-wanti pemerintah mengenai penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2022. Puan berharap pemerintah melakukan berbagai upaya di tengah kondisi APBN yang mengalami penurunan pendapatan negara, meningkatnya belanja untuk penanganan pandemi, dan melebarnya pembiayaan defisit. Pemerintah agar da ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di hadapan Rapat Paripurna DPR menyampaikan bahwa penyusunan Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 disusun dengan penuh ketidakpastian akibat pandemi Covid-19. Namun, di tengah ketidakpastian itu, Banggar menyerukan agar kebijakan fiskal dirancang dengan efektif, fleksi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI menilai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sebagai acuan dalam penyusunan RAPBN 2021 harus disusun secara cermat dan hati-hati. Karenanya proyeksi ekonomi tahun 2021 itu sangat bergantung pada capaian Pemerintah di semester II tahun 2020 ini. De ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengingatkan pemerintah agar mengantisipasi adanya deviasi-deviasi dengan menciptakan bantalan fiskal yang proporsional. Pemerintah harus dapat memastikan bahwa RAPBN 2020 dikelola secara fokus, terarah, bisa tepat sasaran, dan manfaat bisa dirasakan oleh masyarakat. Heri menyoroti kontr ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Paripurna DPR RI menyepakati hasil rumusan panitia kerja (Panja) terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019, yang telah melakukan rapat pada tanggal 2-4 Juli 2018, serta Tim Perumus dari masing-masing Panja yang telah melakukan pembahasan pada 9 Juli 2018 yang l ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Ecky Awal Mucharam menilai RAPBN 2018 yang diajukan pemerintah masih belum realistis dan kredibel.

"Kita melihat target pertumbuhan 5,4 persen masih terlalu optimis melihat kinerja dan prognosa ekonomi 2017 serta tantangan ekonomi tahun 2018. Ekonomi global secara umum ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - RAPBN 2018 yang disusun pemerintah dinilai tidak realistis di tengah ketidakpastian global. Sehingga ini perlu menjadi pertimbangan pemerintah agar memperhatikan faktor-faktor yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

Hal tersebut disampaikan Anggota Fraksi Gerindra DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo saat menyampai ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI dan pemerintah telah membahas Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2018 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018. DPR mengingatkan pemerintah untuk tidak terlibat pada pola gali lubang tutup lubang guna memenuhi anggaran untuk menggenjot infrastruktur ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra mengatakan, dalam dua tahun pertama pemerintahan presiden Joko Widodo banyak mendapat kritikan dari berbagai kalangan terkait perencanaan anggaran yang amat kedodoran. Ia menilai, RAPBN 2017 yang diajukan Pemerintah, kurang realistis.

"Melihat situasi ekonomi nasional dan global ...Berita Selengkapnya