Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Pupuk
Pupuk Langka, LAKI: Penegak Hukum Usut Dugaan Penyelewengan Pupuk Bersubsidi
Wednesday 03 Dec 2014 23:40:40

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) kabupaten Aceh Timur Mukhsin.(Foto: BH/kar)
ACEH, Berita HUKUM - Sudah jatuh ketimpa tangga itulah pribahasa yang pantas bagi para petani di Kabupaten Aceh Timur. Pada saat harga Bahan Bakar Minyak (BBM) serta harga barang kebutuhan pokok lainnya melambung tinggi, ternyata para petani Aceh Timur juga kesulitan mendapatkan pupuk subsidi di pasaran. Padahal, para Petani sudah mengantongi Surat Keputusan (SK) Bupati Aceh Timur tentang penetapan kelompok tani.

Namun, para petani juga tidak mendapatkan kuota pembelian pupuk bersubsidi tersebut. Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) kabupaten Aceh Timur, Mukhsin pada, Rabu (3/12) mengatakan, langkanya pupuk bersubsidi di kabupaten tersebut akan mengakibatkan terancamnya gagal panen.

Menurut Mukhsin lagi, kini sudah 3 minggu petani tidak bisa mendapatkan pupuk bersubsidi, hal ini semestinya tidak terjadi, seharusnya Pemkab setempat lebih jeli terhadap penderitaan para petani, dulu mereka masih bisa mendapatkan pupuk subsidi dengan cara membeli langsung ke distributor di wilayah Aceh Timur, namun sekarang ini mereka harus membelinya ke kabupaten Aceh Utara, ujar Mukhsin.

"Sekarang untuk mendapatkan pupuk subsidi, petani Atim harus membeli ke Aceh Utara. Walaupun harga tinggi juga ditambah dengan kos mobilisasi, para petani terpaksa melakukan itu demi keberlangsungan usaha mereka," jelas Mukhsin menambahkan.

Mukhsin menduga, kelangkaan pupuk bersubsidi di kabupaten Aceh Timur memang sengaja di ciptakan para tengkulak untuk mencari keuntungan pribadi atas penderitaan petani, untuk itu, meminta penegak hukum untuk mengusut dugaan penyelewengan pupuk bersubsidi tersebut. Apalagi saat ini, para petani juga tidak termasuk penerima kredit usaha rakyat yang semestinya mendapat afilasi (penjamin) dari instansi terkait.(bhc/kar)


 
Berita Terkait Pupuk
 
• Jaksa Agung Diminta Selidiki Kebijakan Subsidi dari Hulu Hingga Hilir dan Usut Tuntas Mafia Pupuk
 
• Legislator Minta Pupuk Indonesia Benahi Distribusi Pupuk Bersubsidi
 
• Komisi VII Keluhkan Kelangkaan Pupuk
 
• Mafia Pupuk Subsidi Rusak Tatanan Niaga
 
• Kelangkaan Pupuk Harus Segera Diselesaikan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]