Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Bawaslu
Publik Masih Ragukan Kinerja Bawaslu
Tuesday 25 Dec 2012 16:38:14

Direktur Perludem, Titi Anggraeni.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Perkumpulan untuk Pemilihan Umum dan Demokrasi (Perludem) menyatakan kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam memantau tahap verifikasi faktual masih jauh dari harapan.

Direktur Perludem, Titi Anggraeni mengatakan keterlambatan Bawaslu membentuk sekretariat di tingkat provinsi mengakibatkan lemahnya pengawasan dalam tahapan pemilu. “Sudah pasti kinerja Bawaslu tidak akan optimal jika lembaga tersebut belum terbentuk di tingkat provinsi,” kata Titi di Jakarta, Selasa (25/12).

Menurut Titi, pengawasan tahap verifikasi juga tidak akan optimal, meski Bawaslu telah bekerja sama dengan berbagai organisasi pemantau pemilu dan universitas.

Dia menegaskan, Bawaslu mengalami banyak kendala dalam pengawasan verifikasi faktual. “Cara kerja Bawaslu terlalu birokratis dan rumit dalam pengawasan verifikasi faktual,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Bawaslu Endang Wihdyaningtias mengatakan peningkatan kualitas pemilu ditentukan oleh lembaga penyelenggara pemilu.

“Untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas, maka pengawasan harus dilakukan sejak tahapan perencanaan. Sebab pengawasan akan lebih mengutamakan pencegahan terhadap pelanggaran pemilu," kata Endang.

Menurutnya, partisipasi publik dalam pengawasan pemilu akan mendukung pemilu yang berkualitas.(dry/ipb/bhc/opn)


 
Berita Terkait Bawaslu
 
Jokowi Naikkan Tunjangan Pegawai Bawaslu Dua Hari Menjelang Pemilu, Tertinggi hingga Rp 29 Juta
 
Soal Bagi-bagi Amplop Logo PDIP di Sumenep, Kritik Buat Bawaslu: Politik Boleh Bagi Penguasa?
 
Alasan Bawaslu Tidak Menindaklanjuti Laporan Kornas PD Soal Dugaan Tabloid Anies Baswedan
 
Praktik Politik Uang Berkedok Pembagian Masker di Tangsel, Masyarakat Lapor Bawaslu
 
Rilis Indeks Kerawanan Pemilu Pilkada 2020, Bawaslu: Ada 24 Daerah Rawan Konflik
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]