| Bawaslu |
|
|
| |
| Jokowi Naikkan Tunjangan Pegawai Bawaslu Dua Hari Menjelang Pemilu, Tertinggi hingga Rp 29 Juta | 2024-02-13 21:29:54 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menaikkan tunjangan kinerja pegawai Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu). Surat keputusan tersebut diteken dua hari menjelang pemungutan suara Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.
Keputusan itu tertulis dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2024. Jokowi menandatangani Perpres tersebut p ...Berita Selengkapnya |
| Soal Bagi-bagi Amplop Logo PDIP di Sumenep, Kritik Buat Bawaslu: Politik Boleh Bagi Penguasa? | 2023-04-07 04:10:01 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kejadian bagi-bagi amplop berlogo PDI Perjuangan di Sumenep, Jawa Timur, yang dinilai tidak masuk pelanggaran oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), menuai kritik.
Salah satu kritik disampaikan mantan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu, melalui akun Twitternya, Kamis (6/4).
Ia menyebutkan tiga ...Berita Selengkapnya |
| Alasan Bawaslu Tidak Menindaklanjuti Laporan Kornas PD Soal Dugaan Tabloid Anies Baswedan | 2022-09-29 23:50:46 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menyatakan, pihaknya tidak menindaklanjuti laporan penyebaran tabloid KBA News yang disampaikan pelapor Koordinator Nasional Sipil Peduli Demokrasi (Kornas PD) Miartiko Gea (MG) terkait dugaan pelanggaran pemilu.
Menurut Bawaslu laporan MG tidak memenuhi syarat materil. Meski dem ...Berita Selengkapnya |
| Praktik Politik Uang Berkedok Pembagian Masker di Tangsel, Masyarakat Lapor Bawaslu | 2020-12-08 19:56:05 |
 |
TANGERANG, Berita HUKUM - Salah seorang warga Tangerang Selatan (Tangsel) melaporkan adanya dugaan politik uang yang dilakukan oleh satu satu tim pasangan calon. Temuan masyarakat tersebut dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangsel.
Menurut laporan tersebut, praktik politik uang dilakukan di daerah Pamulang dengan cara pembagia m ...Berita Selengkapnya |
| Bawaslu RI dan DKPP Didesak Panggil Ketua KPUD Raja Ampat Atas Dugaan Pelanggaran Pilkada | 2020-09-15 19:10:33 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Permasalahan Pilkada rupanya menjadi polemik besar di negeri ini, persoalan demi persoalan silih berganti mengisi ruang opini publik.
Pelanggaran demi pelanggaran pun dilakukan tanpa mengindahkan peraturan yang ada, dari pelanggaran administratif, pelanggaran protokol kesehatan, hingga pelanggaran yang sifatnya mengacau b ...Berita Selengkapnya |
| Rilis Indeks Kerawanan Pemilu Pilkada 2020, Bawaslu: Ada 24 Daerah Rawan Konflik | 2020-02-25 21:36:46 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI merilis sedikitnya ada 24 daerah rawan dari 270 daerah di Indonesia yang berpotensi terjadi konflik dan persoalan menyangkut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang akan berlangsung September 2020 mendatang. 24 daerah itu terangkum dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP).
Anggota Ba ...Berita Selengkapnya |
| Bawaslu Resmi Luncurkan 'SIPS', Sistem Percepatan Penanganan Sengketa Pemilu | 2019-12-18 05:56:08 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI secara resmi meluncurkan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa atau disingkat SIPS, di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (17/12) malam.
Kata Ketua Bawaslu RI Abhan, hadirnya SIPS sebagai layanan informasi berbasis digital ini dalam rangka mempercepat penanganan penyelesaian sengketa yang di ...Berita Selengkapnya |
| Legislator Minta Bawaslu Turunkan Persyaratan Pengawas TPS | 2019-11-16 12:35:38 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI Sodik Mudjahid meminta agar Bawaslu RI menurunkan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menjadi pengawas di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pasalnya, dengan syarat minimal usia 25 tahun dan minimal pendidikan SMA, menyulitkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) daerah mencari orang yang memenuhi persyaratan ...Berita Selengkapnya |
| Bawaslu Gelar Rapat Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu | 2019-04-03 05:57:38 |
 |
KAUR, Berita HUKUM - Dalam mempersiapkan Pemilihan Umum (Pemilu) pada 17 April 2019 mendatang, Bawaslu kabupaten Kaur, Bengkulu terus berupaya melakukan pembinaan terhadap petugas pengawas Pemilu se-Kabupaten Kaur, sebagaimana dilakukan acara rapat fasilitasi dan koordinasi pengawasan tahapan pemilu tentang pungut hitung dan rekapitulasi tahun 2019 ...Berita Selengkapnya |
| Calon DPR-RI Rudi Mas'ud Mangkir dari Panggilan Bawaslu Samarinda | 2019-03-14 10:58:21 |
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Calon Legeislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) nomor urut 4 dari Partai Golkar, Rudi Mas'ud dan Mulyadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diketahui menjadi pengajar di Universitas Mulawarman (UNMUL) tak hadir atau mangkir dari panggilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Samarinda pada, Rabu ...Berita Selengkapnya |
|
|