Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
#2019GantiPresiden
Polri Tidak Larang Hastag #2019GantiPresiden
2018-04-25 14:30:05

Ilustrasi. Jual Kaos #2019GantiPresiden.(Foto: twitter)
JAKARTA, Berita HUKUM - Isu personel Polri melakukan sweeping terhadap atribut #2019GantiPersiden ditepis oleh Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Mohammad Iqbal.

Mantan Kapolrestabes Surabaya itu meluruskan bahwa tidak ada pelarangan bagi siapapun yang memakai hastag #2019GantiPresiden kecuali memang ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran.

"Tidak ada. Kecuali ada pelanggaran disitu atau pelanggaran Lantas. Kalau cuma ada cap (Hastag #2019GantiPresiden) kita tidak melarang," kata Iqbal saat menemani Kapolri memberikan penghargaan Tim Bola Voli Bhayangkara Samator di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (24/4).

Terlebih, sambung Iqbal Polri tidak pernah memberikan intsruksi kepada seluruh jajajaran untuk mensweeping siapapun yang memakai atribut #2019GantiPresiden.

"Gak ada apalagi instruksi," ujarnya.

Sebelumnya di Binjai Utara, Supriadi, seorang tukang becak warga jalan Cangkul, Kelurahan Cengkeh Turi, Kecamatan Binjai Utara, harus rela menyerahkan tenda becaknya kepada aparat polisi hanya karena bertuliskan #2019GantiPresiden.

Dikatakan Supriadi, dirinya terlebih dahulu ditelepon oleh pihak kepolisian sebelum tenda becaknya disita.

Supriadi menambahkan, polisi yang menyita tenda becaknya mengaku mendapat perintah melalui telepon dari Polda Sumut.(dem/RMOL/bh/sya)


 
Berita Terkait #2019GantiPresiden
 
• Masyarakat Sumbar Antusias Sambut Kedatangan Aktivis #2019GantiPresiden Neno Warisman dan Fadli Zon
 
• Aparat Pelaku Persekusi Harus Dilaporkan
 
• Gerakan Emak Emak Peduli Rakyat 'GEMPUR' Unjukrasa di Mabes Polri
 
• Agus Riewanto: Gerakan #2019GantiPresiden Merupakan Gejala Makar
 
• Tagar #2019GantiPresiden, Propaganda Politik dan Kurang Mendidik
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]