Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Kriminal    
 

Polri Minta KPK Lapor
Tuesday 16 Aug 2011 18:30:08

Anton Bachrul Alam (Foto: BeritaHUKUM.com/RIZ)
*Ancaman pembunuhan terhadap Chandra dan Ade

JAKARTA-Kepolisian meminta kepada Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra M Hamzah dan mantan Deputi Penindakan KPK Ade Raharja untuk segera melaporkan ancaman pembunuhan yang diterima. Hal ini sangat penting agar dapat ditindaklanjuti.

"Semua pejabat yang merasa ada ancaman sebaiknya disampaikan, sehingga kami bisa memberikan pengawalan, pengamanan dan langkah yang diperlukan. Hal ini jangan didiamkan, karena sudah menyangkut tindak kriminal," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Anton Bachrul Alam di Mabes Polri, Selasa (16/8).

Pernyataan Anton ini merupakan tanggapan resmi institusinya, terkait pernyataan Komisi Etik KPK bahwa ada rekaman pembicaraan yang mengarah pada rencana pembunuhan terhadap pimpinan KPK, Chandra dan Deputi Penindakan Ade Rahardja. Menurut Anton, laporan itu penting agar pihaknya tahu awal mula ancaman. "Prinsipnya kami siap membantu pengamanan," jelas dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Komite Etik KPK Abdullah Hehamahua mengatakan, pihaknya memutar rekaman ancaman itu di hadapan Komisi Etik pekan lalu. Identitas pihak yang disebut dalam rekaman masih dirahasiakan KPK. Pasalnya, jika identitas pengancam itu dibeberkan akan kabur.

Ancaman itu diduga terkait langkah KPK mengusut kasus korupsi yang melibatkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Setidaknya, ada tujuh kasus korupsi yang melibatkan Nazaruddin tengah diusut KPK. Total kerugian negara dalam kasus tersebut benilai trilyunan rupiah.(kpc/bie)


 
Berita Terkait
 
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah
Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit
Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional
Sinyal keterlibatan Menhut Raja Juli dalam kasus korupsi Bupati Kuansing Suhardiman Amby
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]