ACEH, Berita HUKUM - Pemerintah berencana setujui pembukaan lahan hutan di Sumatera, padahal hutan ini adalah salah satu hutan paling penting di kawasan Asia Tenggara. Tidak hanya itu, ribuan orang utan pun terancam.
Mengapa pemerintah memberikan izin untuk membuka lahan hutan di Sumatera?
Pemerintah Indonesia berencana untuk menyetujui sebuah permohonan pembukaan lahan hutan alami di pulau Sumatra untuk eksploitasi komersil.
Kementrian kehutanan mengatakan permohonan itu akan disetujui dalam waktu sebulan.
Disetujuinya permohonan itu akan membuka 1.2 juta hektar lahan hutan alami di Sumatra Utara dan Aceh yang dikenal sebagai habitat orang utan.
Direktur Program Konservasi Orangutan Sumatra, Dr Ian Singleton, mengatakan permohonan izin ini akan memberikan banyak resiko juga terhadap hutan dataran rendah di Aceh
"Kalau di Provinsi Aceh, dalam waktu sekitar 10 hingga 15 tahun terakhir memang stabil, waktu terjadinya pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Tetapi sejak tragedi Tsunami, tekanan untuk membuka kembali hutan sangat tinggi," jelas Ian.
Menurutnya tidak hanya pembukaan hutan ini akan berdampak pada lingkungan dan masyarakat sekitar, seperti beresiko diterjang banjir bandang seperti beberapa waktu lalu, tetapi juga akan berdampak buruk bagi orang utan.
Ia mengatakan jumlah orang utan di Aceh sendiri ada sekitar 6.600 ekor, semuanya tinggal di hutan dataran rendah dan kebanyakan berada di kawasan ekosistem Leuser, yang merupakan hutan paling penting di kawasan Asia Tenggara.
"Jangan lupa juga sudah ratusan warga di kawasan Asia Tenggara ini tewas karena banjir bandang yang disebabkan oleh pembukaan hutan," tegasnya.
"Apa yang terjadi di Aceh, nantinya akan berdampak besar terhadap keadaan orang utan Sumatera di dunia. Tapi kita melihat pemerintah Indonesia tidak peduli, jadi bagaimana kita bisa bekerja untuk ini?"
Simak wawancara selengkapnya bersama Ian dalam audio di radioaustralia.net.au.(dbs/abc/rau/bhc/sya) |
