Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pidana    
 

Pengadilan Belum Sidangkan Perkara Malinda Dee
Monday 24 Oct 2011 14:20:11

Tersangka Malinda Dee ketika menjalani proses penyidikan (Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan belum dapat mengadili perkara pencucian uang dan perbankan atas nama terdakwa Inong Malinda alias Malinda Dee. Pasalnya, hingga kini belum ditetapkan majelis hakim yang akan memeriksa perkara tersebut. Begitu pula dengan jadwal persidangannya.

Hal ini disampaikan Humas PN Jakarta Selatan Ida Bagus Dwiantara kepada wartawan di Jakarta, Senin (24/10). Namun, ia mengakui bahwa pihaknya telah menerima pelimpahan berkas dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan. Kini, berkas itu dalam dalam proses pemeriksaan administrasi. "Perkara (terdakwa Malinda Dee) belum bisa disidangkan, karena majelis hakimnya saja belum ditetapkan," jelas dia.

Menurut dia, biasanya suatu berkas perkara diproses selama satu hingga dua minggu, usai berkas diterima pihak pengadilan. Setelah proses administrasi selesai, Ketua PN Jakarta Selatan akan melakukan penunjukan majelis hakim yang akan memeriksa perkara itu. “Setelah majelis hakim ditunjuk, perkara itu baru bisa disidangkan,” Dwiantara.

Sebelumnya, Kejari Jakarta Selatan telah melimpahkan berkas tersangka Malinda Dee kepada PN Jakarta Selatan. Mantan Senior Manager of Relationship Citibank itu didakwa dengan pasal berlapis atas dugaan tindak pidana pencucian uang serta kejahatan perbankan, karena diduga telah melakukan pembobolan dana nasabah hingga puluhan miliar rupiah.

Atas perbuatannya itu, tersangka Malinda Dee dijerat dengan Pasal 263 UU Nomor 15/2002 jo UU Nomor 25/2005 jo UU Nomor Nomor 8/2010 tentang Pencucia Uang jo Pasal 49 UU Nomor 10/1998 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.(inc/biz)


 
Berita Terkait
 
•
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]