Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Cyber Crime    
 
Demokrasi
Peneliti BRIN Ungkap Demokrasi Tak Lagi Sehat Sejak Maraknya 'Buzzer' di Medsos
2023-01-09 13:21:29

Ilustrasi.(Foto: twitter @democrazymedia)
JAKARTA, Berita HUKUM - Media sosial tidak akan pernah berhenti ciptakan hal baru, baik dari kebiasaan, tren, hingga sebutan-sebutan baru di kalangan masyarakat. Belakangan ini, istilah Buzzer Rp berkeliaran di berbagai platform untuk menebar informasi palsu politik.

Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhroh menilai bahwa fenomena ini menjadi wujud demokrasi yang tidak sehat dan memunculkan rasa tidak percaya dari berbagai pihak.

"Nilai-nilai yang kita bangun dengan cara seperti ini tidak memberikan pembelajaran positif dan tidak memiliki rasa tidak percaya," ucapnya dalam Special Dialogue Okezone, Senin (9/1).

Dia mengatakan bahwa sekarang ini sepertinya telah banyak pihak yang luput akan pentingnya demokrasi itu sendiri yang muncul dari rasa saling percaya.

Menurutnya, hal ini bukanlah termasuk budaya yang beradab. Padahal tujuan dari demokrasi sendiri adalah membangun peradaban yang dapat membangun rasa kepercayaan.

"Jika peradaban tersebut tidak bisa kita bangun, maka seolah-olah kita membangun demokrasi bak rumah pasir yang hilang ketika terhempas air," ungkapnya.

Lebih lanjut ia juga menilai bahwa fenomena buzzer rp ini bukan sebagai tanda kemunduran lagi, melainkan demokrasi yang mati suri. Banyaknya ruang publik yang membatasi kebebasan berpendapat ditambah adanya UU ITE yang membuat publik merasa takut.

"Semula yang hobinya saling membunuh karakter masing-masing dengan segala dendam kesumat yang ada akhirnya dibatasi dengan peraturan perundang-undangan. Secara tidak langsung kita telah memasung sistem demokrasi," tutupnya.(kha/okezone/bh/sya)


 
Berita Terkait Demokrasi
 
Kontroversi Presiden RI, Pengamat: Jokowi Mau Membunuh Demokrasi Indonesia!
 
Jangan Golput, Partisipasi Generasi Muda di Pemilu Penentu Indeks Demokrasi
 
Yanuar Prihatin: Sistem Proporsional Tertutup Bahayakan Demokrasi
 
Peneliti BRIN Ungkap Demokrasi Tak Lagi Sehat Sejak Maraknya 'Buzzer' di Medsos
 
Jelang Tahun 2023, Fadli Zon Berikan Dua Catatan Kritis Komitmen Terhadap Demokrasi
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Mudik Lebaran 2024, Korlantas: 429 Orang Meninggal Akibat Kecelakaan
Di Depan Jokowi, Khatib Masjid Istiqlal Ceramah soal Perubahan
Enam bulan pertikaian di Gaza dalam angka
Tradisi Idulfitri Sebagai Rekonsiliasi Sosial Terhadap Sesama
Kapan Idul Fitri 2024? Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal 10 April, Ini Versi NU dan Pemerintah
Moralitas dan Spiritualitas Solusi Masalah Politik Nasional Maupun Global
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Kapan Idul Fitri 2024? Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal 10 April, Ini Versi NU dan Pemerintah
Refly Harun: 6 Ahli yang Disodorkan Pihak Terkait di MK Rontok Semua
PKB soal AHY Sebut Hancur di Koalisi Anies: Salah Analisa, Kaget Masuk Kabinet
Sampaikan Suara yang Tak Sanggup Disuarakan, Luluk Hamidah Dukung Hak Angket Pemilu
Dukung Hak Angket 'Kecurangan Pemilu', HNW: Itu Hak DPR yang Diberikan oleh Konstitusi
100 Tokoh Deklarasi Tolak Pemilu Curang TSM, Desak Audit Forensik IT KPU
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]