JAKARTA, Berita HUKUM - Media sosial tidak akan pernah berhenti ciptakan hal baru, baik dari kebiasaan, tren, hingga sebutan-sebutan baru di kalangan masyarakat. Belakangan ini, istilah Buzzer Rp berkeliaran di berbagai platform untuk menebar informasi palsu politik.
Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhroh menilai bahwa fenomena ini menjadi wujud demokrasi yang tidak sehat dan memunculkan rasa tidak percaya dari berbagai pihak.
"Nilai-nilai yang kita bangun dengan cara seperti ini tidak memberikan pembelajaran positif dan tidak memiliki rasa tidak percaya," ucapnya dalam Special Dialogue Okezone, Senin (9/1).
Dia mengatakan bahwa sekarang ini sepertinya telah banyak pihak yang luput akan pentingnya demokrasi itu sendiri yang muncul dari rasa saling percaya.
Menurutnya, hal ini bukanlah termasuk budaya yang beradab. Padahal tujuan dari demokrasi sendiri adalah membangun peradaban yang dapat membangun rasa kepercayaan.
"Jika peradaban tersebut tidak bisa kita bangun, maka seolah-olah kita membangun demokrasi bak rumah pasir yang hilang ketika terhempas air," ungkapnya.
Lebih lanjut ia juga menilai bahwa fenomena buzzer rp ini bukan sebagai tanda kemunduran lagi, melainkan demokrasi yang mati suri. Banyaknya ruang publik yang membatasi kebebasan berpendapat ditambah adanya UU ITE yang membuat publik merasa takut.
"Semula yang hobinya saling membunuh karakter masing-masing dengan segala dendam kesumat yang ada akhirnya dibatasi dengan peraturan perundang-undangan. Secara tidak langsung kita telah memasung sistem demokrasi," tutupnya.(kha/okezone/bh/sya) |
