JAKARTA, Berita HUKUM - Kontroversi kepemimpinan Presiden Jokowi terus menjadi perbincangan hangat berbagai kalangan jelang pemilihan umum presiden 2024. Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti bahkan menyebut Jokowi berusaha membunuh demokrasi Indonesia.

Dalam acara 33 Jam Live Podcast Gerak 98 Menjaga Demokrasi, Rabu (13/2), Produser channel youtub ...Berita Selengkapnya

BANDA ACEH, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal menyoroti dominasi pemilih muda sejumlah 56 persen atau sekitar 117 juta yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sebagian besarnya merupakan merupakan generasi muda kelompok usia milenial bahkan seperuhnya merupakan generasi Z yang baru pertama kali memilih. Melihat hal terse ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin menilai sistem proporsional tertutup membahayakan demokrasi. Oleh karena hal itu bakal merugikan partai politik (parpol) sebagai peserta pemilihan umum (pemilu).

"Bila MK memaksakan sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024, parpol sebagai peserta pemilu paling rugi. Tanda ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Media sosial tidak akan pernah berhenti ciptakan hal baru, baik dari kebiasaan, tren, hingga sebutan-sebutan baru di kalangan masyarakat. Belakangan ini, istilah Buzzer Rp berkeliaran di berbagai platform untuk menebar informasi palsu politik.

Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam dua tahun terakhir ini, pandemi sangat kritikal bagi perjalanan demokrasi Indonesia. Selain akibat residu dari badai pandemi Covid-19 yang telah menggerus komitmen pemerintah dalam berdemokrasi, bangsa ini juga menghadapi perangkap wacana ekonomi-politik yang mengikis konsolidasi demokrasi yang tengah dibangun. Untuk i ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Demokrasi sejatinya menjadi tonggak penting bagi Bangsa Indonesia untuk bisa tetap bertahan saat ini dan ke depan.

Mengutip pernyataan proklamator Mohammad Hatta era 1960-an, demokrasi bahkan menjadi salah satu penentu bertahannya Indonesia Raya. Namun sayang, kini demokrasi di Tanah Air justru sedang tidak baik-baik saja ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengingatkan peran pemerintah dalam menghadapi pasukan siber karena dinilai dapat mengancam demokrasi. Hal ini berdasarkan penelitian LP3ES, Universitas Diponegoro, Universitas Islam Indonesia, Drone Emprit dan University of Amsterdam dan KITLV Leiden yang dipublikasikan pada 2021 menemukan ba ...Berita Selengkapnya

Oleh: Dr. H. Tony Rosyid

BEDA KRITIK dengan fitnah. Kritik berbasis data, fitnah bertolak belakang dengan data.

Di negara demokrasi, kritik dibutuhkan. Penguasa kebijakan dan pengguna anggaran harus diawasi. Salah, harus diingatkan. Keliru, mesti ditegur. Selain legislatif, ormas, LSM, para akademisi dan aktifis, serta rakyat secara umum, har ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti menilai bahwa munculnya pandangan kelompok tekstualis-radikal yang anti demokrasi salah satunya disebabkan oleh politisi yang gagal mewujudkan good governance, terutama menyangkut kesejahteraan rakyat.

Abdul Mu'ti menjelaskan bahwa realitas itu kemudian digunakan ole ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI Anwar Hafid menilai pentingnya konsolidasi demokrasi di tatanan sistem demokrasi Pancasila, bukan hanya kepentingan konsolidasi politik. Ia menyebutkan sistem demokrasi saat ini dipahami hanya karena suara terbanyak, sehingga dapat mengalahkan rasionalitas dan suara-suara yang menginginkan adanya per ...Berita Selengkapnya