Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Lingkungan    
 

Pemprov Bali Didesak Larang Pembantaian Hiu
Friday 11 Nov 2011 23:19:35

Ilustrasi pembantaian ikan hiu (Foto: Ist)
DENPASAR (BeritaHUKUM.com) – Conservation International (CI) mendesak Pemerintah Provinsi Bali untuk memberlakukan larangan penangkapan dan pembantaian ikan hiu, khususnya jenis ekor panjang untuk diambil siripnya. Sedikitnya 100 ekor ikan hiu ditangkap dan dibunuh di kawasan perairan Nusa Penida dan Amed Karangasem.

Pembantaian Hiu secara besar-besaran ini secara otomatis akan mengancam populasi ikan Hiu. Padahal, perairan Bali merupakan habitat Hiu untuk berkembang biak. “Ini fenomena yang khas di Bali, tidak ada seperti ini ditempat lain. Populasinya pada September-Oktober bisa mencapai puluhan ribu,” kata peneliti ikan karang CI Indonesia Mark Van Nydeck Erdman di Denpasar, Bali, Jumat (11/11).

Menurut dia, sebenarnya hiu memiliki nilai jual yang jauh lebih tinggi sebagai obyek wisata, yang dapat dijual berulang kali ketimbang harus dibunuh. Seperti juga penyu yang memiliki nilai mencapai 179.000 dolar AS per tahun sebagai obyek wisata dari pada ditangkap untuk konsumsi yang harganya hanya 274 dolar AS per ekor

Pada bagian lain, Erdman menyatakan bahwa pihak CI bersama Bali Marine Rapid Assessment Program (Bali-MRAP) telah menemukan 12 spesies ikan yang belum memiliki nama di kawasan laut Bali. Dari keseluruhan spesies baru itu, masing-masing memiliki keunikan, baik dari segi warna dan ukuran. Kini, spesies baru tersebut masih dalam tahap identifikasi dan klasifikasi.

Yang cukup membanggakan, lanjut dia, pihaknya juga menemukan 15 spesies ikan yang endemik di perairan Bali. Selain itu juga ditemukan kawasan-kawasan tertentu yang populasi ikannya cukup tinggi yaitu lebih dari 240 spesies.

“Untuk 12 spesies yang belum ada namanya itu akan diupayakan segera mungkin. Kami harap dalam dua-tiga bulan ke depan, namanya sudah dicetak dan dapat diformalkan,” tandas Erdman.(beb/sut)


 
Berita Terkait
 
•
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]