Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 

Pemerintah Siapkan Regulasi Dukung Mobnas
Friday 06 Jan 2012 02:35:07

Mobil produksi Kiat Esemka jenis SUV tipe Rajawali yang digunakan sebagai mobil dinas wali kota Solo (Foto: Sumer.com)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pemerintah menjanjikan Indonesia akan memiliki mobil nasional (mobnas) pada 2014 nanti. Masalah mobnas ini mencuat, setelah Walikota Solo Joko Widodo mengganti kendaraan dinasnya dengan mobil buatan pelajar SMK, dengan merk Kiat Esemka.

Menteri Perindustrian MS Hidayat menyatakan bahwa pemgembangan industri otomotif nasional menjadi salah satu prioritas kerja kementriannya. Untuk mendukung mobnas, pemerintah akan mempersiapkan segala yang diperlukan, termasuk regulasi. "Tahun ketiga saya menjadi menteri, embrio mobnas itu sudah muncul," kata Hidayat di Jakarta, kamis (5/1).

Regulasi ini, lanjut dia, termasuk pula mengenai pengujian protipe mobnas sebelum mendapatkan sertifikat kelaikan produksi dari Kementrian Perindustrian dan Kementrian Perdagangan. Selain itu, diperlukan pula peran perusahaan swasta dan BUMN untuk terus mencoba mengembangkan berbagai prototipe mobnas.

Hidayat juga menambahkan, Indonesia sebenarnya sudah menguasai teknologi otomotif karena telah 30 tahun lebih berpengalaman di bidang perakitan. "Bahkan, PT Inka sudah lebih dulu mengembangkan mobil murah untuk masyarakat pedesaan," paparnya. .

Namun,imbuh Hidayat, untuk menciptakan sebuah industri mobil harus ditopang industri pendukung dan pelayanan purna jual yang prima, serta modal yang kuat. "Jepang saja membutuhkan 300 juta dolar, hanya untuk ekspansi industri saja," jelasnya.

Hidayat menambahkan meski modal yang dibutuhkan untuk mengembangkan industri otomotif sangat besar, hal itu tidak membuat keinginan membangun mobnas sirna "jika mobnas yang dirancang memenuhi syarat maka saya yakin akan banyak investor menanamkan modal. Apalagi otomotif adalah industri yang padat modal dan padat karya," tandas kader Partai Golkar ini.

Sejumlah proyek mobnas pernah dilakukan di Indonesia. Satu di antaranya yang telah dihentikan produksinya akibat bangkrut adalah Timor (1995). Selanjutnya, muncul Bimantara (1995), Kancil (2003), Texmaco Macan ( 2001). Sementara Tawon (2008-2010), Komodo, GEA akan dipasarkan.(bbc/ind)


 
Berita Terkait
 
•
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]