JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi I DPR RI mendesak Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring untuk serius membenahi izin dan penggunaan frekuensi untuk siaran televisi. Pasalnya, hasil kunjungan kerja (kunker) anggota Dewan di sejumlah daerah, ada keruwetan dalam pengeluaran izin dan pengaturan frekuensi siaran televisi.
“Untuk daerah Jawa Timur saja, dari 15 kanal, hanya satu yang merupakan kanal milik LPP TVRI. Sedangkan sisanya dikuasai swasta. Padahal, berdasarkan ketentuan yang ada, 20 persen dari kanal di sebuah daerah menjadi kanal milik Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan LPP RRI. Dengan kondisi ini, jelas telah terjadi penguasaan frekuensi oleh swasta yang merupakan haknya publik," kata anggota Komisi I DPR Evita Nursanty dalam Raker dengan Menkominfo di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (12/3).
Atas kondisi ini, lanjut dia, DPR meminta pemerintah meninjau ulang regulasi izin siaran frekuensi yang sudah terkapling-kapling. Apalagi di daerah tertentu telah penuh penggunaan frekuensi untuk TV dan radio. “Pemerintah harus cepat bertindak untuk menertibkan izin frekwensi yang carut-marut ini,” jelas politisi PDIP tersebut.
Sedangkan Tifatul Sembiring mengatakan, saat ia menjabat sebagai Menkominfo, telah menerima kondisi seperti ini. Sedangkan masalah yang terjadi di wilayah Jawa Timur, pembenahan yang bisa dilakukannya adalah menggunakan jalur siaran digital. Sedangkan sejauh ini, sebanyak 778 televisi telah mengajukan izin siarannya. Yang sudah mengantongi izin sebanyak 425 televisi
Namun, lanjut ia, pemerintah akan terus mendorong peningkatan peran dan fungsi LPP TVRI dan LPP RRI dalam penyampaian informasi yang mendidik, mencerdaskan dan keberadaan keberagaman budaya sebagai upaya terus mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. "LPP TVRI hingga kini baru 59 persen fungsi dan operasionalnya dari seluruh wilayah. Pada 2012 kita targetkan dapat ditingkatkan hingga 85 persen,” jelasnya.
Tifatul mengatakan, untuk meningkatkan peran dan jangkauan LPP TVRI dan LPP RRI ini, setiap tahun pemerintah juga terus berusaha menambah dan membangun stasiun baru bagi TVRI dan RRI di daerah-daerah yang belum terjangkau. "Pada 2011 lalu saja, kami berhasil membangun 31 stasiun TVRI baru dan meningkatkan kapasitasnya di sejumlah daerah yang selama ini belum terjangkau dan kurang berfungsi," ujar politisi asal PKS ini.(jpc/rob)
|
