Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Agraria
Pemerintah Didesak Bentuk Komnas Agraria
Tuesday 27 Dec 2011 22:46:47

Bentrok akibat sengketa lahan kerap terjadi di banyak daerah (Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mendesak pemerintah untuk membentuk komisi penyelesaian agraria. Hal ini menyusul banyaknya konflik antara warga dengan perusahaan perkebunan dan pertambangan. Masalah tersebut diharapkan segera diselesaikan sistematis dan berkeadilan.

"Sejak 2003 lalu, setelah ditetapkannya TAP MPR No IX/2001, KPA telah mengusulkan agar pemerintah membentuk Komisi Nasional untuk Penyelesaian Agraria. Tapi hingga kini belum juga diwujudkan pemerintah hingga akhirnya muncul bentrok berdarah akibat rebutan lahan,” kata Deputi Riset dan Kampanye KPA Iwan Nurdin dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (27/12).

Menurut dia, komisi tersebut berfungsi untuk memberikan keadilan bagi rakyat atas tanah, sumber produksi, dan penghidupannya yang telah dirampas secara sewenang-wenang. Pembentukan komisi itu, dipastikan dapat meminimalisir perampasan tanah dan konflik-konflik agraria.

"Jadi sudah seharusnya segera dibentuk, karena pengawasan mengenai perizininan terhadap para korporasi bermasalah sangat buruk," tutur dia.

Diperikrakan Iwan, tanpa ada evaluasi atau tindak lanjut secara menyeluruh oleh pemerintah, konflik agraria pada 2012 diprediksi lebih meluas. Hal itu bukan tanpa sebab, mengingat perampasan tanah kian marak terjadi. "Kini perampasan tanah menjadi proses yang legal oleh hukum, jadi kenapa tidak jika pada 2012 konflik agraria akan lebih meluas," tegasnya.

Berdasarkan catatan KPA, pada 2011 terdapat lebih dari 160 konflik tanah yang dilaporkan ke KPA. Kasus yang paling banyak ada pada konflik perkebunan dengan 97 kasus, kehutanan 36 kasus, infrastruktur 21 kasus, pertambangan delapan kasus, dan tambak satu kasus.(tnc/rob)


 
Berita Terkait Agraria
 
• Kegiatan Utama PPRA, Fokus Percepat Reforma Agraria
 
• Komisi IV Apresiasi Sekaligus Kritisi Program TORA Kementerian LHK
 
• Presiden Harus Koreksi Penunjukan WWF dalam Agenda Reforma Agraria
 
• Imam B. Prasodjo: Yang Benar Saja Program RAPS Diserahkan Ke Asing
 
• MK Tolak Permohonan Uji UU Pokok Agraria
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]