JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah membagikan sekitar 2,3 juta lembar sertifikat tanah dalam kurun waktu Januari hingga akhir Juni 2018.
Diketahui pada tahun ini Presiden Joko Widodo menargetkan 7 juta lembar sertifikat tanah. Artinya realisasi dari program orang nomor satu di Indonesia itu baru mencapai 32,8 persen dari target 7 juta lembar sertifikat tanah.
Demikian diungkapkan Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Himawan Arief Sugoto dalam acara halal bihalal sekaligus media gathering yang berlangsung di Hotel Shangri-La Jakarta, Jumat (29/6).
"Memang, kurva (pembagian sertifikat tanah) itu kalau di semester 1 masih agak landai, tetapi setelah pengukuran-pengukuran selesai, maka sertifikat bisa diproduksi pada semester 2 ini," ujarnya.
Himawan pun menyebutkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengurusan sertifikat sebagai salah satu sebab belum tercapainya target penerbitan sertifikat sebagaimana yang diinginkan oleh pemerintah.
"Kadang mereka (masyarakat) merasa tidak terlalu butuh (sertifikat tanah) karena mungkin dikhawatirkan nanti kalau ada sertifikat, nanti malah dikenakan pajak," ucapnya.
Namun, Himawan tetap optimistis bahwa target pembagian sertifikat tanah tahun ini dapat tercapai, jika pihak terkait mampu bersinergi untuk membangun sebuah kerja sama yang baik.(bh/mos)
|
