TANGERANG SELATAN, Berita HUKUM - Sebanyak 40.172 sertifikat tanah hasil Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang berasal dari 51 Kelurahan di Kota Tangerang Selatan secara resmi diserahkan Kementerian ATR/BPN kepada 25.000 orang penerima sertifikat di Lapangan Terbang Pondok Cabe, Kota Tangerang Selatan, Jumat (25/1).

Sertifikat tanah ...Berita Selengkapnya

PEKANBARU, Berita HUKUM - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali menyerahkan 6000 sertifikat tanah kepada masyarakat Provinsi Riau. Penyerahan tersebut secara langsung diserahkan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djali ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah membagikan sekitar 2,3 juta lembar sertifikat tanah dalam kurun waktu Januari hingga akhir Juni 2018.

Diketahui pada tahun ini Presiden Joko Widodo menargetkan 7 juta lembar sertifikat tanah. Artinya realisasi dari program orang nomor satu di Indones ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kapolri Jenderal Tito Karnavian bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN Sofyan A. Djalil pagi ini melakukan pertemuan tertutup di Mabes Polri, Jakarta Selatan. Keduanya membahas berbagai permasalahan terkait dengan pertanahan.

"Ada beberapa poin yang kita sepakati yakni menangani mafia pertanahan, saber pu ...Berita Selengkapnya

SAMARINDA, Berita HUKUM - Menindak lanjuti pernyataan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementrian ATR/BPN) tentang prmberantasan Pungutan Liar alias Pungli oleh satuan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu dan BPN merupakan target ke-4 Tim Saber Pungli se ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam pemerintahan Kabinet Kerja pimpinan Presiden Jokoi Widodo (Jokowi) terdapat sebuah kementerian baru yang mengurusi masalah agraria dan pertanahan. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014, kementerian dimaksud adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Terkait dengan hal itu, me ...Berita Selengkapnya

BANJARMASIN, Berita HUKUM - Persoalan tanah merupakan masalah yang riskan. Sehingga, membutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni, bukan hanya dari segi jumlah, maupun kompetensi dan fisik personilnya. Demikian terungkap ketika Tim Kunjungan Kerja Komisi II melakukan pertemuan dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Sela ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kejaksaan Tinggi Riau menetapkan mantan Kepala Badan Pertanahan Kampar (ZY) Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Manipulasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik di Kawasan Hutan Tesso Nelo kabupaten Kampar.

"Setelah melalui tahap penyelidikan, kemarin tim telah meningkatkan kasus dugaan tindak pidana korupsi ma ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemblokiran 43 sertifikat tanah di gang Selasih Pontianak Tenggara, Kalimantan Barat yang tidak sesuai Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), dilaporkan oleh Pengacara Akbar Hidayatullah SH, ke kantor pusat Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Kapolres tidak memiliki wewenang untuk melakukan pemblokiran sertifikat, itu buka ...Berita Selengkapnya

SEMARANG, Berita HUKUM - Penyidik Kejati Jateng menahan tiga tersangka dugaan korupsi tukar guling (ruilslag) tanah Dinas Binamarga Pemrov Jateng di Desa Nyatnyono Kabupaten Semarang, Selasa (4/9).

Ketiganya adalah mantan Kepala Bidang (Kabid) Pengukuran Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIY, Wimbo Cahyono, Kabid Pengukuran Kanwil BPN DKI J ...Berita Selengkapnya