Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
PKS
Pembagian Bingkisan Presiden Timbulkan Keramaian, PKS: Memberikan Keteladanan yang Buruk
2021-09-04 11:30:08

Tampak Kerumunan hingga warga Dewasa dan anak mengambil bingkisan yang dibagikan Jokowi terjun ke selokan.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Cirebon yang diiringi pembagian bingkisan menimbulkan kerumunan warga, beberapa warga bahkan ada yang terjun ke parit untuk mengambil bingkisan Jokowi berupa kaus.

Wakil Sekretaris Jenderal PKS, Ahmad Fathul Bari menyoroti langkah Presiden dalam membagikan bingkisan ke warga hingga menimbulkan kerumunan banyak orang. Ia menilai hal itu memberikan contoh yang buruk, disaat pandemi belum usai.

"Sudah berkali-kali Pemerintah, bahkan Presiden Jokowi dan lingkaran istana justru memberikan teladan yang buruk dalam kaitan pandemi, " tutur Fathul dalam keterangan tertulisnya kepada awak media, Kamis (2/9).

Fathul Bari juga menyinggung kasus kerumunan bingkisan Presiden menambah banyak kasus yang menjadi contoh buruk di mata masyarakat, dimulai dari penegakan aturan yang tidak konsisten, hingga kasus korupsi.

Ia juga mempertanyakan pujian yang diberikan rekan koalisi pemerintahan kepada Presiden Jokowi yang dinilai sudah efektif, menurutnya banyaknya kasus kerumunan yang terjadi akibat pemberian bingkisan oleh Jokowi.

"Apakah ini contoh pujian kepemimpinan efektif yang kemarin disampaikan? Presiden Jokowi dan lingkaran terdekatnya harusnya menjadi orang yang terdepan untuk memberikan contoh yang baik, bukan sebaliknya, " pungkas Fathul.

Sementara, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera juga mengatakan, Presiden Joko Widodo telah menjadi contoh buruk dalam upaya mengendalikan penularan Covid-19.

Lantaran, bingkisan yang diberikan Presiden Jokowi kepada masyarakat Cirebon, Jawa Barat, justru menimbulkan kerumunan.

"Pak Jokowi harus jadi contoh, bagaimana tidak boleh ada, bagaimana PPKM dilanjutkan tapi ada kerumunan, ini contoh yang buruk," kata Mardani Ali Sera dalam keterangannya kepada Kompas.TV, Rabu (1/9) lalu.

"Niat baik Pak Jokowi harus diikuti dengan cara yang baik."

Bagi Mardani, seharusnya pola penyaluran bantuan sosial atau bingkisan bisa dilakukan dengan lebih tertata. Sehingga, dalam situasi pandemi Covid-19 yang angkanya sudah mengalami penurunan, protokol kesehatan tetap menjadi prioritas.

"Ada yang lebih strategis secara sistematis dibenahi tata penyaluran dan manajemen bansos kita termasuk UMKM kita, warteg kita, petani kita, termasuk pekerja informal," ujarnya.

Lebih lanjut, Mardani Ali Sera mengajak semua pihak untuk memastikan bahwa PPKM yang merupakan kebijakan pemerintah dalam upaya menekan penularan Covid-19 dilaksanakan secara disiplin.

"Ayo semua jadi contoh teladan bahwa PPKM tidak ada kerumunan, kerumunan, dan kerumunan. Jaga 3 m dan pemerintah lakukan 3," ucapnya.

Sebelumnya dalam kunjungan Presiden Jokowi ke Cirebon, Jawa Barat, Selasa (31/8) telah terjadi kerumunan saat pembagian bingkisan.(dbs/PKS/Kompas/bh/sya)



 
Berita Terkait PKS
 
PKS Dinilai Gagal Move On Buntut Minta Anies Tak Bentuk Parpol, Berkaca Pilkada Jakarta dan Depok
 
PKS Resmi Usung Anies Baswedan-Sohibul Iman Sebagai Cagub-Cawagub Jakarta
 
Hasil Rapimnas, Syaikhu Ungkap Kriteria Capres Pilihan PKS
 
Usul Raffi Ahmad Capres 2024, PKS Sedang Berusaha Mengubah Citra sebagai Partai Tengah
 
Fraksi PKS: KEM-PPKF 2023 Harus Cermati Arah Politik Anggaran Negara
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Iran bombardir pangkalan AS di Kuwait dan Bahrain
Nikita Mirzani apes kalah di pengadilan setelah gugatan Rp244 miliar pada Reza Gladys ditolak
Dikabarkan mundur, Purbaya bakal umumkan realisasi APBN Mei 2026 hari ini (5/6)
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu
Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat
Dadan Hindayana, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung Resmi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi MBG
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]