ARAB SAUDI, Berita HUKUM - Tim Pengawas Persiapan Haji DPR RI diketuai Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon melakukan tugas pengawasan terhadap persiapan dan pelaksanaan haji di Mekkah dan Madinah, pada 18-24 Agustus 2017. Dalam pertemuan dadakan dengan 15 kloter, Timwas mendapat masukan dari jamaah haji di beberapa maktab.
"Umumnya masukan-masukan untuk perbaikan haji. Ada yang mengeluh karena kejauhan, ada soal makanan yang kurang rasa Indonesianya, ada juga yang memberi masukan soal tas identitas jamaah haji yang berkualitas rendah, mudah robek dan jebol," kata Fadli, langsung dari Arab Saudi, Selasa (22/8) waktu setempat.
Fadli menambahkan, ada informasi yang mengagetkan adalah adanya praktik rentenir dalam penukaran uang riyal. Setiap jamaah mendapat biaya hidup (living cost) sebesar 1500 riyal dalam pecahan 500. Ketika ditukarkan dengan pecahan kecil, mereka dipotong 80 riyal.
"Ini praktik terjadi di embarkasi dan ada juga di bandara. Ini dilaporkan oleh banyak jamaah yang hadir dalam pertemuan dengan Timwas di pemondokan mereka di hotel Al Lu'lu'a Shisya, Aziziah. Ada 7 kloter di hotel ini," keluh politisi F-Gerindra itu.
Selain itu, saat mengunjungi Daerah Kerja Madinah, Timwas melihat langsung kantor Daker, pemondokan dan tempat katering yang bermasalah. Salah satu dapur katering sempat menyajikan 6400 paket makanan yang basi.
"Untunglah bisa dicegah oleh petugas haji sehingga akhirnya diganti. Kami mengunjungi dapur dan pengelola katering tersebut dan mengingatkan agar hal tersebut tak boleh terjadi lagi. Tim juga melihat langsung lokasi pemondokan yang kurang layak dan jauh dari Masjid Nabawi, kurang lebih 1200 meter," kata Fadli.
Sementara saat di Mekkah, Timwas sidak ke Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI). Di sana, Timwas menemukan banyak jamaah yang dirawat dari penyakit ringan seperti flu, batuk, dan pilek, hingga penyakit berat seperti jantung, stroke, dan kanker.
"Ada unit gawat darurat, rawat inap, ICU hingga rawat gangguan kejiwaan. Tim dokter dan petugas kesehatan bekerja dengan baik walaupun tenaga media masih kurang," imbuh Fadli.
Sebagaimana diketahui, Timwas Persiapan Haji terdiri dari 19 Anggota DPR RI, yang merupakan Anggota Komisi VIII, Komisi IX dan Komisi V. Adapan yang menjadi obyek pengawasan antara lain soal pelayanan di bidang pemondokan, katering, transportasi, kesehatan dan masalah-masalah yang muncul dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Tim memastikan pemerintah memberi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan pada jamaah. Juga mengumpulkan informasi dan masalah yang terjadi sekaligus jalan keluar untuk perbaikannya.
"Jamaah haji akan melakukan puncak ibadah ketika wukuf di Arafah, Musdalifah dan Mina. Di sini titik rawan karena semua jamaah haji seluruh dunia berkumpul di satu tempat pada saat bersamaan," pesan politisi asal dapil Jawa Barat itu.(sf,mp/DPR/bh/sya) |
