Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
JKN
Pegawai Honorer Langsa Aceh Rawan Celaka Minim K3
Thursday 25 Sep 2014 18:20:05

Kondisi kendaraan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Langsa.(Foto; BH/kar)
ACEH, Berita HUKUM - Pegawai Honorer dan Kontrak serta Bakti pada instansi Pemerintah Kota Langsa, Aceh saat ini tidak terdaftar dalam jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) atau Badan Pelayanan Jaminan Sosial sebagai jaminan hidup bagi tenaga kerja.

Dari hasil penelusuran pewarta BeritaHUKUM.com di beberapa instansi banyak keluhan yang di sampaikan para tenaga honorer dan tenaga kontrak di jajaran Pemko setempat.

Sebagai contoh, pada Instansi yang sangat rentan terhadap resiko kecelakaan kerja yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Langsa di samping tidak terdaftar sebagai peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja, para penyelam pada instansi itu juga belum ada yang memiliki sertifikat penyelam.

Dari Hasil perbincangan awak media ini dengan pelaksana harian yang juga sekretaris BPBD Langsa Muhamar Khalis didampingi kepala Bidang Darurat Sopian Ridwan pada, Kamis (25/9) di ruang kerjanya menyebutkan anggaran untuk instansi tersebut sangat minim.

Sopian menambahkan, "untuk mengirim penyelam demi mengikuti pelatihan agar mendapatkan sertifikat saja tidak ada anggaran, padahal Langsa paling rawan bencana banjir dan orang tenggelam, kalau mereka juga mendapatkan kecelakaan siapa yang bertanggung jawab, kerena mereka tidak memiliki sertifikat," ujar Sopian.

Lebih lanjut menyebutkan, "dulu di BPBD ada latihan fisik, kemudian pada tahun 2014 latihan itu sudah di hilangkan," sebut Sopian.(bhc/kar)


 
Berita Terkait JKN
 
• Banyak Faskes Terima Dana Kapitasi Tanpa Layani Pasien
 
• Pegawai Honorer Langsa Aceh Rawan Celaka Minim K3
 
• Petugas Medis RSUDZA Tidak Paham Tupoksi Kerja
 
• Kurang Sosialisasi, Program JKN Amburadul
 
• Gorontalo Parameter Penerapan JKN
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]