Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    JKN
 
Banyak Faskes Terima Dana Kapitasi Tanpa Layani Pasien | 2016-05-24 23:02:27

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi IX DPR membahas mengenai banyaknya permasalahan dalam pelayanan kesehatan terutama yang terkait dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (23/5).

Ketua Komis IX, Dede Yusuf menj
...

Pegawai Honorer Langsa Aceh Rawan Celaka Minim K3 | Thursday 25 Sep 2014 18:20:05

ACEH, Berita HUKUM - Pegawai Honorer dan Kontrak serta Bakti pada instansi Pemerintah Kota Langsa, Aceh saat ini tidak terdaftar dalam jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) atau Badan Pelayanan Jaminan Sosial sebagai jaminan hidup bagi tenaga kerja.

Dari hasil penelusuran pewarta BeritaHUKUM.com di beberapa instansi banyak keluhan yang di samp
...

Petugas Medis RSUDZA Tidak Paham Tupoksi Kerja | Tuesday 29 Apr 2014 18:59:05

ACEH, Berita HUKUM - Semenjak diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA) pada tahun 2014 pelayanan kesehatan belum maksimal di Aceh, dan kurangnya kordinasi untuk lancarnya pelayanan, kebayakan petugas yang tidak mengetahui tupoksi tugasnya.

Seperti Rumah Sakit Umum Daerah Zaonoel Abidin (RSUDZA) mi
...

Kurang Sosialisasi, Program JKN Amburadul | Friday 28 Feb 2014 16:17:39

BANJARMASIN, Berita HUKUM - Komisi IX DPR melakukan kunjungan kerja spesifik ke Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Rabu (26/2) kemarin. “Saya dengan terpaksa harus mengatakan bahwa persiapan pemerintah (Kemenkes) terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini “amburadul”,” ujar politisi PKS ini dengan raut muka kecewa. ...

Gorontalo Parameter Penerapan JKN | Friday 18 Oct 2013 01:39:05

Gorontalo, Berita HUKUM - "Gorontalo menjadi obyek pelaksanaan dan pengawasan, sekaligus menjadi parameter penerapan JKN di daerah,” jelas Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI Supriyantoro, Kamis (17/10). Dikatakannya, Gorontalo bersama Nanggroe Aceh Darussalam, Jawa barat, DKI Jakarta, Sumatera Barat dan Sulawesi Utara, enam daerah ini men ...





Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]