Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 

Partai Buruh Desak Sahkan RUU Perkawinan Sejenis
Saturday 03 Dec 2011 20:36:48

Peserta pawai Gay Pride Parade di Melbourne, Australia. Kelompok aktivis homoseksual Australia gigih memperjuangkan pengakuan hak mereka (Foto: Zimbio.com)
CABERRA (BeritaHUKUM.com) – Partai Buruh yang berkuasa di Australia mendukung pernikahan gay. Dalam konferensi nasionalnya, Partai Buruh juga mendesak Perdana Menteri Julia Gillard untuk mengamandemen sejumlah aturan untuk mengijinkan pernikahan sesama jenis.

Tetapi tampaknya keinginan ini sulit terwujud, seperti dilansir BBC, Sabtu (3/12), karena Partai Buruh hanya memiliki kursi sedikit lebih banyak dari kelompok posisi Partai Liberal yang menolak perkawinan sesama jenis. Apalagi PM Julia Gillard secara tegas menolaknya.

Pemungutan suara oleh Partai Buruh terjadi setelah debat alot penuh emosi diantara dua kelompok mengenai isu tersebut. Keputusan mengganti program partai yang mendukung perkawinan sesama jenis telah dimenangkan oleh para aktivis hak gay.

"Tidak pernah diragukan bagaimana gigihnya kampanye untuk persamaan hak ini," kata Menteri Keuangan Penny Wong, yang memiliki hubungan sesama jenis.

Sementara pemimpin serikat pekerja Joe de Bruyn beragumen menolak perubahan UU Perkawinan di Australia. "Definisi pernikahan yang diatur UU adalah persatuan seorang laki-laki dan perempuan secara sukarela dan seumur hidup. Akan seperti it uterus, sejak manusia diciptakan," katanya.

RUU itu diperkirakan akan dibawa ke parlemen pada tahun depan. Ketika Partai Buruh melakukan pemungutan suara dalam konferensi, terjadi demonstrasi di Sydney, yang diikuti para pendukung dan yang menolak perkawinan gay. Dalam jajak pendapat terakhir menunjukan mayoritas warga Australia mendukung perkawinan sesama jenis.(bbc/sya)


 
Berita Terkait
 
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]