NEW DELHI (BeritaHUKUM.com) – Pemerintah India mendapatkan tekanan dari aktivis antikorupsi untuk meloloskan aturan itu dan mengijinkan untuk membentuk lembaga ombusman yang dikenal sebagai Jan Lokpal.
PM Manmohan Singh, seperti dilansir BBC, Selasa (22/11), mengatakan bahwa dirinya sangat berharap parlemen akan menyetujui aturan hukum tentang ombudsman. Pembahasan RUU Antikorupsi ini dilakukan, ketika tuntutan pemberantasan korupsi meningkat, menyusul maraknya skandal korupsi besar.
Sebuah Panel Parlemen akan menguji aturan hukum tentang ombusman ini dan diharapkan akan menyampaikan laporan pada akhir November ini.
Menteri Hubungan Parlemen Pawan Kumar Bansal mengatakan pemerintah akan memiliki sebuah ‘pikiran yang terbuka dan akan memberikan tanggapan yang serius’ terhadap rekomendasi panel.
Pada awal Nopember ini, pengagas kampanye anti korupsi Anna Hazare mengatakan, ia akan menyelesaikan aksi mogok makannya pada akhir bulan - saat musim dingin , jika parlemen tidak meloloskan aturan ini.
Agustus lalu, Hazare melakukan mogok makan selama 12 hari untuk meminta pemerintah membentuk lembaga ombusman independen untuk memberantas korupsi.
Lembaga independen ini akan memiliki kekuasaan untuk menyelidiki politisi dan petugas pelayanan sipil yang menjadi tersangka kasus korupsi.(bbc/sya)
|
