Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Prolegnas
Panja Usulkan 66 RUU Prioritas 2014
Tuesday 17 Dec 2013 12:30:19

Ilustrasi, Gedung DPR RI.(Foto: BH/din)
JAKARTA, Berita HUKUM - Panitia Kerja Penyusunan Prolegnas 2014 Badan Legislasi DPR RI (Panja Baleg) mengusulkan 66 RUU Prioritas 2014. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Baleg, Abdul Kadir Karding saat memimpin rapat panja tersebut, di Ruang Rapat Baleg, Gedung DPR RI, Senin (16/12)

“Usulan RUU Prioritas tersebut, akan kami laporkan pada Rapat Pleno Baleg pada sore hari ini untuk ditetapkan menjadi RUU Prioritas 2014”, kata Karding.

66 RUU Prioritas 2014 tersebut, terdiri dari 34 RUU dalam proses pembicaraan Tingkat I, 26 RUU dalam proses penyusunan, 5 RUU Usulan Pemerintah dan 1 RUU Usulan DPD.

Menurut Karding, RUU yang diusulkan dalam RUU Prioritas 2014 adalah yang memenuhi urgensi secara substansi dan kriteria tehnis, yaitu telah disusun naskah akademis dan draftnya, serta masuk dalam prolegnas seperti kesepakatan panja.

“Mengingat waktu dan masa politik, panja betul-betul secara obyektif melihat mana yang betul-betul perlu dan mana yang betul-betul mampu,” ujar politisi Fraksi PKB ini.

“Jangan kita menentukan terlalu banyak RUU tetapi kita tidak mampu menyelesaikannya. Itu akan memukul balik kepada kita ke depannya,” tandasnya.

Sementara dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM yang mewakili pemerintah, Wicipto Setiadi mengucapkan terimakasih kepada panja, atas selesainya pembahasan RUU Prioritas 2014.

Wicipto mengajak baik kepada pemerintah maupun DPR untuk tetap realistis dalam menentukan prioritas prolegnas yang akan datang.

“Mungkin di 2014 perlu kita pertimbangkan lagi, jangan sampai mengusulkan terutama yang lima tahunan (Prolegnas Jangka Panjang) jangan sampai jumlahnya sampai 200 sekian. Dan mungkin juga untuk tahunan (RUU Prioritas) bisa kita perkecil lagi tidak sampai di atas 70 RUU jumlahnya,” kata Wicipto.

“Jika hal ini disepakati, mudah-mudahan citra kita sebagai pembentuk Undang-undang, baik DPR maupun Pemerintah semakin baik dan mudah-mudahan kinerjanya dinilai baik oleh pers atau publik,” imbuhnya.(sc/dpr/bhc/rby)


 
Berita Terkait Prolegnas
 
• Tahun Politik, Prolegnas Prioritas Masih Menjadi Tugas DPR bersama Pemerintah
 
• DPR Minta Perppu Ormas Masuk Dalam Prolegnas Prioritas
 
• DPR Sahkan Tata Cara Penyusunan Prolegnas
 
• Dua RUU Segera Disahkan Paripurna DPR
 
• Sebanyak 37 RUU Jadi Prioritas Prolegnas 2015
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]