JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo usai pelantikannya mengingatkan Prolegnas Prioritas masih menjadi tugas utama DPR bersama pemerintah meskipun akan disibukkan berbagai aktivitas politik di tahun 2018 ini. Selain akan digelarnya pilkada serentak, pada tahun ini juga akan dimulai tahapan Pileg dan Pilpres 2019.

Bamsoet, sapaan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani meminta Undang-Undang (UU) Nomor 16/2017 yang menetapkan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) masuk dalam Prolegnas prioritas 2018, agar bisa segera direvisi.

"Kami minta UU Nomor 16/2017 tentang Ormas masuk da ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan secara aklamasi menyetujui Rancangan Peraturan DPR tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Dalam Rapat Paripurna tersebut, seluruh Fraksi DPR RI menyampaikan persetujuannya disertai penyerahan pandangan mini fraksi secara tertulis.
...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Dua RUU yang masuk Prolegnas segera disahkan menjadi UU pada Rapat Paripurna DPR. Kedua RUU itu adalah RUU tentang Perubahan UU No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, serta RUU Kebudayaan.

Bila ini disahkan, maka ada dua produk UU monumental kembali yang dihasilkan DPR ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, DPR telah menyetujui 160 RUU masuk dalam Prolegnas Tahun 2015–2019. Dari jumlah tersebut terdapat 37 RUU yang menjadi Prolegnas Prioritas Tahun 2015.

“DPR sangat mengharapkan apa yang sudah direncanakan dalam Prolegnas maupun Prioritas Tahun 2015 harus menjadi komitmen bersama DPR dan P ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Jon pada Senin (9/2) kemarin menyetujui 159 Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019.

Dalam Paripurna ini disepakati juga 37 RUU yang menjadi prioritas untuk diselesaikan di tahun 2015. Di antara ke 37 RUU yang akan dibahas adal ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Masih rendahnya capaian legislasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2014 yang sudah ditetapkan DPR secara bersama-sama yaitu 68 RU, sementara waktu masa bhakti keanggotaan DPR periode 2009-2014 akan segera berakhir tanggal 30 September 2014 kurang lebih tinggal 16 hari kerja lagi.

Pimpinan Badan Legislasi (Baleg) telah meny ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sohibul Iman Rabu (18/6) menyetujui tambahan dua RUU Prolegnas Prioritas tahun 2014, dari semula 66 RUU menjadi 68 RUU. Kedua RUU tersebut adalah RUU tentang Perubahan atas UU No.6/1996 tentang Perairan Indonesia dan RUU Perubahan atas UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak. ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Panitia Kerja Penyusunan Prolegnas 2014 Badan Legislasi DPR RI (Panja Baleg) mengusulkan 66 RUU Prioritas 2014. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Baleg, Abdul Kadir Karding saat memimpin rapat panja tersebut, di Ruang Rapat Baleg, Gedung DPR RI, Senin (16/12)

“Usulan RUU Prioritas tersebut, akan kami laporkan pada Ra ...Berita Selengkapnya