JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Azis Syamsuddin mengatakan Panitia Kerja (Panja) Revisi RUU KUHAP akan segera memulai pembahasan. Ia berharap dengan kesungguhan dan niat baik dalam waktu efektif 90 hari kerja revisi undang-undang yang diproyeksikan membangun sistem hukum pidana yang terpadu akan dapat terwujud.
"InsyaAllah terget penyelesaian tercapai, prinsipnya kalau kita mau pasti ada jalan. Minggu depan kita rencakan Panja sudah mulai bekerja. Kita sudah petakan dari 1169 DIM yang benar-benar krusial itu hanya 15 pasal," katanya usai rapat kerja dengan Menkumham di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11) lalu, seperti yang dilansir situs DPR RI.
Politisi yang meraih gelar doktor ilmu hukum dari Universitas Padjadjaran ini optimis sebelum bulan Oktober 2014, Indonesia sudah dapat meninggalkan Hukum Acara Pidana yang sebagian besar merupakan warisan penjajah Belanda. Ia secara khusus juga memberikan apresiasi karena dalam setiap pembahasan dengan pemerintah, tim penyusun naskah yang diketuai Prof. Andi Hamzah akan turut mendampingi.
Sementara itu, bicara pada kesempatan yang sama Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin menyatakan sudah mempelajari DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) yang telah diserahkan fraksi dalam rapat sebelumnya. Ia mencatat dari 1169 DIM terdapat 729 DIM tetap, 97 DIM redaksional, 208 DIM substansi dan 28 DIM baru.
"Saya sepakat pembahasan kita lanjutkan dalam rapat Panja," ujar menteri ketika dimintai tanggapan oleh pimpinan sidang Aziz Syamsuddin. Ia juga menekankan revisi RUU KUHAP ini diharapkan dapat mewujudkan keseimbangan antara wewenang penyidik dan penuntut umum dan hak tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan pidana.(dpr/bhc/sya) |
