JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang pengujian UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) - Perkara Nomor 21/PUU-XII/2014 - digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (19/3) siang. Pemohon adalah Bachtiar Abdul Fatah, terdakwa kasus bioremediasi fiktif PT Chevron Pacific Indonesia. Majelis hakim konstitusi yang menyidangkan perkara ini dipimp ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak untuk seluruhnya permohonan pemohon Pengujian Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU KUHAP) yang di ajukan oleh Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), dan Lembaga Pengawan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI), diru ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi menggelar sidang lanjutan uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan agenda Mendengarkan Keteraangan Ahli. Dalam sidang yang dipimpin Ketua MK Hamdan Zoelva, pakar Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah, Jakarta Dr. Chairul Huda menyatakan KUHAP tidak sepenuhnya b ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sebanyak 15 dosen yang tergabung dalam Forum Pimpinan Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia (FPPTHI) berkunjung ke KPK Jumat pagi (14/3) kemarin, guna beraudiensi dan menyatakan dukungannya terhadap sikap KPK atas revisi KUHP/KUHAP. Rombongan diterima dua pimpinan KPK, Abraham Samad dan Busyro Muqoddas.

Surajiman, Ketua FPPTH ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Aspek legalitas tidak harus menjadi pegangan pemerintah dan DPR dalam membahas revisi RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pemerintah dan DPR sebagai wakil rakyat seharusnya mendengarkan suara dan aspirasi rakyat dan tidak memaksakan diri untuk melanjutkan pembahasan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wacana penolakan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terus bergulir. Bahkan Indonesia Corruption Watch (ICW) telah mendesak pemerintah menarik draf yang dinilai bisa melemahkan kewenangan penyelidikan tiga penegak hukum di republik ini.

Termasuk KPK juga bersikap sama. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Azis Syamsuddin mengatakan Panitia Kerja (Panja) Revisi RUU KUHAP akan segera memulai pembahasan. Ia berharap dengan kesungguhan dan niat baik dalam waktu efektif 90 hari kerja revisi undang-undang yang diproyeksikan membangun sistem hukum pidana yang terpadu akan dapat terwujud.

"InsyaAllah ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi segera menyiapkan konsep untuk memberikan masukan kepada pemerintah guna menyempurnakan draf Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terkait kewenangan KPK.

Untuk itu, KPK akan mengajak kalangan masyarakat sipil dan kampus. Demikian dikatakan Wakil Ketua KPK Busyro Muqod ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Naskah RUU KUHAP dapat ditarik dari proses pembahasannya di DPR sebagaimana permintaan KPK. Ada prosedur yang harus KPK tempuh, yaitu bersurat secara resmi kepada DPR dan pemerintah.

“Itu bisa dilakukan jika KPK kirim surat resmi kepada DPR. Bisa KPK minta kepada presiden agar ditarik, karena ini diajukan oleh pemerintah, ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perbaikan permohonan uji materi Undang-Undang No.8/1981 tentang Hukum Acara Pidana (UU KUHAP) hari ini, Jumat (14/12) di ruang sidang MK. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat.

Ismail selaku pemohon mengatakan bahwa p ...Berita Selengkapnya