JAKARTA, Berita HUKUM - Ketika TNI mendapatkan apresiasi sebagai lembaga paling dipercaya publik, memiliki nama yang harum, tiba-tiba dirusak atau justru dihancurkan oleh beberapa oknum dengan kasus Narkoba. Ini tantangan berat yang memerlukan keseriusan kita semua, agar TNI bersih dari Narkoba, jangan sampai ada lagi satu pun Prajurit atau PNS TNI yang terlibat dalam Narkoba dan sekaligus menekankan kepada segenap Prajurit dan PNS TNI untuk senantiasa peka dan waspada terhadap aliran-aliran yang mengarah kepada radikalisme dan terorisme.
Demikian amanat Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang dibacakan Pa Sahli TK. III Bid. Sosbud HAM Panglima TNI Mayjen TNI Joppy Onesimus Wayangkau bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) pada Upacara Bendera-17an di Lapangan Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (18/4).
Lebih lanjut Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan, kepada unsur pimpinan satuan untuk melindungi para Prajurit dan PNS-nya, serta kepada segenap Prajurit dan PNS TNI, untuk melindungi diri dan keluarganya dari ancaman Narkoba. Pemerintah telah mengeluarkan pernyataan perang terhadap Narkoba, karena Narkoba adalah kejahatan luar biasa.
"Pemerintah dengan tegas mengambil kebijakan ini, karena Narkoba telah merusak generasi muda bangsa, dengan kerusakan 40-50 orang meninggal, 4,5 juta orang butuh rehabilitasi dan 1,2 juta orang sudah tidak bisa direhabilitasi. Karenanya, sungguh sangat hina dan tercela apabila prajurit dan PNS TNI dan atau keluarganya terlibat dalam persoalan Narkoba," ujar Panglima TNI.
Pada aspek lain, Panglima TNI mengingatkan sekaligus menekankan kepada segenap Prajurit dan PNS TNI untuk senantiasa peka dan waspada terhadap aliran-aliran yang mengarah kepada radikalisme dan terorisme. Berbagai kegiatan kelompok ideologi radikal juga sedang marak. Munculnya atribut-atribut palu arit, bisa di sepatu, kaos, baju, spanduk, atau lainnya, merupakan indikasi bertebarannya ideologi radikal yang patut diwaspadai. Kemasan pagelaran kesenian bernuansa komunis dan sejenisnya, adalah salah satu wujud nyata gerakan ideologi radikal yang harus kita cermati.
Begitu pula dengan aksi-aksi terorisme, yang masih melakukan gerakan baik tersembunyi atau terbuka. Memperhatikan masalah terorisme di Indonesia, walau kini terorisme merupakan salah satu ancaman yang masih terkendali dan terjadi secara sporadis, namun harus dinilai bahwa sekecil apapun aksi terorisme adalah gangguan terhadap rasa aman masyarakat dan gangguan terhadap proses pembangunan nasional. Oleh karena itu, diharapkan semua komponen bangsa harus memiliki rasa kepedulian, kepekaan, kewaspadaan dan fokus pada upaya pencegahan, serta penanggulangan terorisme.
"Aparat intelijen mencatat, adanya rekrutmen kelompok teroris yang menamakan diri ISIS, juga perlu diwaspadai. Bangsa Indonesia, termasuk TNI telah menyatakan ISIS tidak boleh hidup di Indonesia", tegas Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.
Di akhir amanatnya Panglima TNI menyampaikan rasa syukur dalam kurun waktu terakhir ini pemerintah sungguh telah memperhatikan dalam upaya meningkatkan kapasitas dan kapabilitas TNI, baik personel maupun materiil dan Alutsista, termasuk kesejahteraan prajurit. Besarnya atensi pemerintah juga adalah tantangan yang harus dijawab, dengan menunjukkan kinerja para prajurit dan PNS TNI yang harus terus meningkat, baik dalam konteks tugas pokok, maupun dalam konteks tugas bantuan, guna percepatan pembangunan nasional di daerah.
"Saya perintahkan kepada unsur pimpinan di jajaran TNI dan segenap Prajurit dan PNS TNI, untuk menjaga dan memelihara kebersamaan TNI-Polri, sebagai mitra utama dalam menangani masalah keamanan, penanganan konflik sosial, penanggulangan terorisme dan radikalisme, termasuk premanisme, yang mengganggu dan meresahkan masyarakat. Pada sisi lain, bangun sinergitas dengan pemerintah daerah dan komponen terkait lainnya di daerah, guna membantu percepatan pembangunan dan menyelesaikan masalah kemiskinan, sesuai kemampuan dan batas kemampuan yang dimiliki," pungkas Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.(tni/bh/sya)
|
