Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
PNS
PNS Lahan Subur Politisi
Wednesday 22 May 2013 21:40:31

Juru Bicara Bupati Kabupaten Gorontalo, Manto Rahmola.(Foto: BeritaHUKUM.com/shs)
GORONTALO, Berita HUKUM - "Dalam potret perpolitikan bangsa indonesia, PNS sudah menjadi lahan subur bagi para politisi untuk meraih dukungan suara. Sehingga, dalam pemilu kali ini PNS jangan terlibat secara langsung di dalam gerakan-gerakan politik yang berpihak kepada salah satu kelompok. Kita berhak mengetahui politik tetapi kita tidak boleh berpolitik pragmatis," ujar Juru Bicara Bupati Kabupaten Gorontalo, Manto Rahmola, Rabu (22/5)

Menurutnya, Sebagai aparat di bawah, harus memperhatikan dedikasi dan loyalitas kepada pimpinan, sangat tidak produktif jika PNS membuat sekat dengan partai politik, terbukalah dengan siapapun termasuk dengan partai politik peserta pemilu.

Diterangkannya, bagi Bupati tidak menjadi hal yang prioritas unsur kepintaran, semua aparat adalah pintar. Yang pokok dalam manajemen pemerintahan adalah loyalitas. Artinya, loyalitas bukan pada pimpinan semata dalam hal ini Bupati, akan tetapi loyalitas dimaksud adalah loyalitas terhadap sistem serta tugas, pokok dan fungsi. Itu adalah loyalitas sejati. "Berusahalah menghindar dari upaya mencari muka dengan atasan, tetap bekerja menyelesaikan tugas dengan baik, mematuhi regulasi yang ada, memberdayakan sumber daya yang ada, serta mengaktifkan staf dibawah," tuturnya.

Selain itu lanjut Manto, menjadi aparat jangan sibuk membuat jarak atau membuka ruang konflik dengan partai politik, kita berada dalam wilayah adat. Saling menghargai, menghormati antar elemen masyarakat. Aparat birokrasi ada untuk rakyat. Sehingga, jangan membuat gerakan-gerakan tambahan yang justru beresiko pada orientasi PNS yang sebenarnya, yang pada akhirnya berdampak pada distorsi kebijakan.

Ekspektasi publik di tahun politik ini adalah, berlangsungnya proses atau tahapan pemilu yang bersih, adil, dan bermartabat, yang semua itu bisa diraih melalui cara dan sikap politik santun para elit partai, tidak menghalalkan segala cara. "Jika unsur ini bisa terpenuhi, maka dengan mudah melahirkan anggota DPRD yang berkualitas untuk pemerintahan yang seimbang dari sisi konsepsional, sesuai dengan harapan rakyat pada umumnya. Olehnya, sebagai PNS sebaiknya ikut mengawal pesta demokrasi ini agar dapat berjalan dinamis, damai, lancar dan sukses," jelas Manto.(bhc/shs)


 
Berita Terkait PNS
 
THR PNS Tidak Penuh, DPR Desak Pemerintah Keluarkan Kebijakan Adil
 
Koordinator TPDI, Petrus Salestinus: SKB 3 Menteri Langgar Hukum dan HAM Para Aparatur Sipil Negara
 
16 ASN Kaur Dipecat, Sementara Tersangka OTT BKDPSDM Lolos dari Pemecatan
 
DPR Dorong Pegawai Honorer Diberi Remunerasi
 
293 Honorer Kategori 2 Gantungkan Harapan dengan DPRD Kaur
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Ketua BEM FH UBK mengaku terima uang Rp20 juta usai demo bertemu Gibran, ini rincian aliran dananya
Heboh dugaan suap ketua BEM FH UBK jadi tanda wapres menunggangi demonstrasi mahasiswa
Korupsi BGN, Kejagung tolak permohonan justice collaborator Sony Sanjaya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]