JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pegawai negeri sipil (PNS) diminta netral dan tidak terlibat politik mendukung salah satu calon gubernur (Cagub) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) DKI Jakarta 2012 mendatang. Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (Korpri) harus tetap bertindak profesional dan proporsional.
“Anggota Korpri harus netral. Diharapkan juga bisa menghindari politik praktis," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, saat menjadi Inpestur Upacara peringataan HUT ke-40 Korpri yang berlangsung di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Selasa (29/11).
Dijelaskannya, PNS diminta bersikap netral dan tidak terlibat langsung dalam politik praktis, apalagi mendukung figur-figur tertentu dari bakal calon pasangan gubernur. Jika nanti ada yang terlibat, dapat diberikan sanksi sesuai aturan yang ada. “Keterlibatan PNS dalam politik praktis itu, dapat menimbulkan perpecahan dan diharmonisasi,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, Gamawan juga mengajak anggota Korpri untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Selain itu, pagawai negeri dituntut agar tidak membeda-bedakan asal-usul, agama, etnis, serta budaya. "Saat ini, negara sedang jalankan reformasi birokrasi di seluruh instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah," kata Gamawan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov DKI Jakarta, Fadjar Panjaitan mengatakan, pihaknya tengah menjalankan reformasi birokrasi di lingkungannya. "Kami harus lebih profesional dan mengedepankan kepentingan masyarakat. Serta berusaha semaksimal mungkin memperbaiki kualitas pelayanan, yang sampai saat ini masih terus diperbaiki sesuai dengan standar nasional," kata Fadjar.(bjc/wmr)
|
