Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
PKS
PKS Tantang KPK Bekukan Demokrat
Sunday 12 May 2013 11:18:54

Wasekjen PKS, Fahri Hamzah.(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kemelut Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berbuntut panjang. Kini, partai beridiologi Islam itu menantang lembaga pimpinan Abraham Samad itu untuk menuntaskan kasus korupsi di tubuh Partai Demokrat.

"Kalau mau membekukan PKS, bekukan dulu Partai Demokrat karena sudah jelas-jelas ada kesaksian ada dana Grup Permai yang mengalir ke kongres Partai Demokrat," kata Wasekjen PKS, Fahri Hamzah di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta, Sabtu (11/5), malam.

Menurut Fahri, seluruh dana PKS tidak ada kaitan dengan uang hasil korupsi yang diduga dilakukan mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq dan asistennya, Ahmad Fathanah. "Itu urusan mereka, tidak ada kaitannya sama partai kami," tegas Fahri.

Pernyataan ini sekaligus menanggapi wacana pembekuan sebuah lembaga jika terbukti terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Menurut fahri, jika wacana itu terbukti, maka Demokrat lah yang jadi korban.

Pasalnya, dalam persidangan dengan tersangka Nazaruddin dalam kasus Wisma Atlet sudah jelas disebut aliran dana hasil korupsi ini masuk ke dalam kongres Partai Demokrat di Bandung.

"Jangan ngomong soal PKS dulu karena Pak Luthfi baru jadi tersangka itu kan belum tentu terkait juga," cetusnya, seperti dikutip okezone.com.

Sebelumnya, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun menilai PKS bisa saja masuk dalam kategori korupsi korporasi jika PKS terbukti menerima aliran dana hasil pencucian uang kasus suap impor daging sapi yang melibatkan Luthfi Hasan Ishaaq.

Dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) disebutkan dalam pasal 7 bahwa tindak pidana pencucian yang dilakukan korporasi maka sanksi yang dijatuhkan yakni berupa denda Rp100 miliar, pidana denda, pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha, pencabutan izin, pembubaran, perampasan aset, dan pengambilalihan korporasi oleh negara.(oke/bhc/opn)


 
Berita Terkait PKS
 
• PKS Dinilai Gagal Move On Buntut Minta Anies Tak Bentuk Parpol, Berkaca Pilkada Jakarta dan Depok
 
• PKS Resmi Usung Anies Baswedan-Sohibul Iman Sebagai Cagub-Cawagub Jakarta
 
• Hasil Rapimnas, Syaikhu Ungkap Kriteria Capres Pilihan PKS
 
• Usul Raffi Ahmad Capres 2024, PKS Sedang Berusaha Mengubah Citra sebagai Partai Tengah
 
• Fraksi PKS: KEM-PPKF 2023 Harus Cermati Arah Politik Anggaran Negara
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]