Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Peradilan    
 
Pemilukada
PHPU Prov. Sultra: Nusa Hadirkan Saksi Terakhir
Thursday 06 Dec 2012 12:01:01

Gedung Mahkamah Konstitusi.(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Gugatan perkara perselisihan hasil Pemilukada Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) 2012 dengan perkara No. 88, 89, 90 dan 91/PHPU.D-X/2012 digelar Mahkamah Konstitusi (MK), pada Rabu (5/12), memasuki sidang terakhir sebelum dijatuhkan putusan. Dalam hal ini, dimanfaatkan dengan mendengarkan saksi lanjutan dari Pihak Terkait (Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nur Alam dan Saleh Lasata atau Nusa).

Saksi Nur Amin selaku tim sukses Pihak Terkait, dan Imam Muslimin selaku ketua Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia wilayah tersebut. Dalam keterangannya, Amin menjelaskan terkait proses pemberkasan pencalonan saat di KPU dan proses rapat penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan menanggapi tuduhan para Pemohon terkait pelanggaran masa kampanye.

Menurut Amin, sebelum pasangan calon Pihak Terkait mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Prov. Sultra, dirinya ditanya salah satu anggota pemilihan Eka S, berapa partai yang mendukung pasangan Nusa?. Ia menjawab bahwa sebanyak 19 (sembilan belas) partai politik. Kemudian, katanya, walaupun ada satu partai yang tidak sesuai dengan yang dimiliki oleh Eka, namun partai lainnya sudah sesuai. “19 (sembilan partai) partai cocok dengan apa yang dipegang Eka, dan hanya ada satu partai saja yang bermasalah,” ungkap Amin pada persidangan yang dipimpin oleh Moh. Mahfud MD selaku ketua Mahkamah Konstitusi, didampingi Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati dan Anwar Usman, masing-masing sebagai anggota.

“Kami juga menyerahkan seluruh SK partai pendukung kami, dan rekomendasi DPP partai tentang dukungan pasangan calon Nur Alam dan Saleh Lasata,” tambah Amin meyakinkan Majelis Hakim waktu itu.

Kemudian berkenaan dengan masalah pelanggaran kampanye yang dituduhkan oleh Para Pemohon kepada Pihak Terkait, Amin menyatakan hal demikian tidak benar. Karena tanggal 25 Oktober, Pihak Terkait berkampanye di daerah Kolaka Utara, dan bukan seperti yang dituduhkan oleh Pemohon. “Kami dituduh berkampanye tanggal 25 Otober, itu tidak betul yang mulia. Karena, Pasangan calon Nur Alam dan Saleh Lasata berkampanye di Kolaka Utara,” ucapnya.

Perlu diketahui persilisihan hasil pemilihan Pemilukada Prov. Sultra di MK ini diajukan oleh empat pasangan calon. Mereka adalah Pasangan Calon Buhari Matta dan Amirul Tamim (No. 88), Ridwan Bae dan Haerul Saleh (No. 89), Ali Mazi dan Bisman Saranani (No. 90), La Ode Asis dan H.T Jusrin (No. 91). Sedangkan Termohon dalam sidang ini adalah KPU Prov. Sultra.

Pada kesempatan terakhir, masing-masing pihak diberi kesempatan untuk menyerahkan kesimpulan dari seluruh hasil persidangan paling lambat pada Kamis (6/12), pukul 16.00 WIB di Gedung MK. “Oleh sebab itu, jam 16:00 WIB hari ini sudah sampai (di MK). Sebab, vonis (putusan) disampaikan hari Senin atau Selasa (10 atau 11/12) paling lambat,” terang ketua sidang. (su/mk/bhc/opn)


 
Berita Terkait Pemilukada
 
• Pemerintah: Penyelesaian Sengketa Pemilukada oleh MK Sudah Tepat
 
• Ahli Pemohon: KPU Melanggar Hak Konstitusional, Pemilukada Maluku Harus Diulang
 
• Saksi KPU Kab. Cirebon: Proses Pemilukada Berjalan Baik, Lancar, dan Sesuai Aturan
 
• Hasil Pemilukada Prov. Maluku Utara Putaran Kedua Digugat ke MK
 
• KPU Biak Numfor Tolak Dalil Pemohon
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]