Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Peradilan    
 
Pemilukada
PHPU Kota Palembang: Saksi KPU dan Saksi Pasangan Romi-Harno Saling Bantah
Tuesday 14 May 2013 09:30:09

Suasana persidangan di MK.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah Kota Palembang kembali digelar, Senin (13/5) di Ruang Sidang Pleno MK. Agenda sidang adalah mendengarkan keterangan saksi Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang (Termohon) dan saksi tambahan dari Pasangan Calon Romi Herton-Harno Joyo (Pemohon).

Dalam persidangan tersebut, terdapat perbedaan keterangan antara saksi Termohon dan Pemohon. Salah satunya antara saksi Termohon, Mohamad Mobin, yang merupakan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Sukajaya dengan saksi Pemohon beranama Iwan.

Dalam kesaksiannya, Iwan mengatakan bahwa dirinya menyaksiakan Mobin membuka kurang lebih 30 kotak suara, pada malam hari pukul 20.00 WIB sebelum rekapitulasi tingkat PPS dilakukan. “Pada 7 April ada pembongkaran kotak suara di kantor Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami,” ujarnya.

Iwan mengatakan, saat itu ada sekitar 12 orang yang berada di tempat kejadian. Namun dia tidak mengetahui apa tujuan pembongkaran kotak suara tersebut. “Tidak ada aparat kepolisian,” ungkapnya.

Pada saat itu, dia juga sempat mengambil gambar. “Rekamannya sudah diserahkan kepada kuasa hukum Pemohon,” terangnya.

Akan tetapi, kesaksian tersebut dibantah oleh Mobin. Menurut Mobin, selaku Anggota PPS, pihaknya tidak pernah melakukan hal itu. Dia menegaskan tidak pernah melakukan pembongkaran kotak suara pada malam hari. Dia hanya mengakui bahwa kotak dibuka pada pagi hari dengan disaksikan oleh seluruh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Kepolisian, TNI, dan para saksi pasangan calon saat akan dilakukan rekapitulasi. “Dari jam tujuh malam pintu sudah ditutup. Dijaga aparat kepolisian,” tegasnya.

Menurut catatan PPS, kata Mobin, tidak ada satupun yang mempermasalahkan hasil rekapitulasi. Faktanya, semua hasil rekap ditandatangani oleh petugas, saksi-saksi pasangan calon, dan panwas lapangan.

Selain itu, saksi Termohon lainya juga mengatakan bahwa selama Pemilukada dan melakukan rekapitulasi, tidak ada persoalan yang mereka hadapi. “Masalahnya baru tahu saat diundang untuk mengiuti sidang,” tutur salah satu saksi Termohon, Ali Hazhar, yang juga Ketua PPS Karyajaya.

Pada persidangan tersebut, hadir pula Panitia Pengawas Kota Palembang Jhon Heri untuk memberi keterangan. Dia mengatakan, pihaknya menerima setidaknya 50 laporan, baik pelanggaran administratif maupun pidana. “Pidana 39 laporan. Diteruskan 5. Masih dalam proses antara kepolisian dengan kejaksaan, jelasnya.

Beberapa pelanggaran pidana yang Panwas proses adalah terkait money politic dan pengrusakan segel kotak suara. Sedangkan terhadap pelanggaran administratif, pihaknya sudah melakukan tindakan sesuai kewenangan yang dimiliki.

Adapun untuk keperluan pembuktian pada sidang selanjutnya, Ketua MK M. Akil Mochtar yang juga bertindak sebagai Ketua Panel perkara ini, memerintahkan kepada Termohon untuk menghadirkan lima kotak suara dari TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon, yakni kotak suara di TPS 13 Kel. Karyajaya, TPS 5 Kel. Talang Semut, TPS 20 Kel. Talang Aman, TPS 03 Kel. Sukajaya, dan TPS 13 Kel. Sukajaya. Sidang berikutnya dijadwalkan pada Selasa (14/5) siang.(ddi/mk/bhc/opn)


 
Berita Terkait Pemilukada
 
• Pemerintah: Penyelesaian Sengketa Pemilukada oleh MK Sudah Tepat
 
• Ahli Pemohon: KPU Melanggar Hak Konstitusional, Pemilukada Maluku Harus Diulang
 
• Saksi KPU Kab. Cirebon: Proses Pemilukada Berjalan Baik, Lancar, dan Sesuai Aturan
 
• Hasil Pemilukada Prov. Maluku Utara Putaran Kedua Digugat ke MK
 
• KPU Biak Numfor Tolak Dalil Pemohon
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]