Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Peradilan    
 
Pemilukada
PHPU Kepala Daerah Kab. Paniai: Dari Persoalan Rekapitulasi Hingga Tidak Lolos Sebagai Balon Bupati
Saturday 03 Nov 2012 09:01:21

Gedung Mahkamah Konstitusi.(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Gelar sidang pemeriksaan pendahuluan perkara PHPU Kabupaten Paniai 2012 - Perkara No. 78, 79, 80. 81, 82/PHPU. D-X/2012 - berlangsung pada Jumat (2/3) siang di Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Para Pemohon seluruh perkara tersebut pada intinya mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan dan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Paniai 2012, Provinsi Papua.

Pemohon Perkara No. 78, Yan Tebay dan Marselus Takege, antara lain menyatakan bahwa pada 17 Februari 2012 Termohon (KPUD Paniai) mengeluarkan daftar hasil verifikasi dan rekapitulasi calon perseorangan Pemilukada Periode 2012-2017, khusus untuk Pemohon pada kolom jumlah dukungan bagian jumlah per kabupaten/total hanya 12.909.

“Dari jumlah tersebut apabila dirinci per distrik, ternyata ada jumlah yang melebihi yang diajukan oleh Pemohon di beberapa distrik. Padahal jumlah dukungan yang diajukan Pemohon sebanyak 13.439 dukungan,” ungkap Pemohon Perkara No. 78.

Selanjutnya, Pemohon Perkara No. 79, Yulius Kayame dan Haam Nawipa, keberatan terhadap hasil perolehan suara yang ditetapkan Termohon dalam rekapitulasi 19 Oktober 2012, karena Termohon telah melakukan pelanggaran berat yang menciderai demokrasi dengan cara mengubah hasil rekapitulasi distrik Ekadide yang telah ditetapkan oleh PPD Ekadide.

“Perubahan yang dilakukan Termohon adalah mendiskualifikasi perolehan suara kami selaku pasangan calon no. urut 3 sebanyak 1.171 suara dari perolehan suara yang sebenarnya sebanyak 6.584 suara. Akibatnya, perolehan suara kami di Distrik Ekadide berkurang menjadi 5.413 suara,” jelas Pemohon Perkara No. 79.

Sementara itu, Pemohon Perkara No. 80, Yosafat Nawipa, Bartholomeus Yogi, Martinus Yogi Mathias Mabi Gobay, Willem Y. Keiya dan Yohan Yaimo, menjelaskan bahwa pada 24 April 2012 Termohon telah menerbitkan SK No. 20/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta Pemilukada Kabupaten Paniai Periode 2012-2017.

“SK Termohon pada intinya tidak meloloskan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Paniai 2012-2017. Terhadap keputusan tersebut kami telah mengajukan gugatan di PTUN Jayapura tanggal 4 Mei 2012,” tegas Pemohon Perkara No. 80 kepada Majelis Hakim.

Sedangkan Pemohon Perkara No. 81, Lukas Yeimo dan Olean Gobai, menerangkan bahwa Termohon tidak mentaati Penetapan No. 16/PEN/2012/PTUN JPR Tanggal 23 Mei 2012 tentang Penundaan/Penangguhan Pelaksanaan SK KPU Kabupaten Paniai No. 20/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilukada Kabupaten Paniai Periode 2012-2017.

Berikutnya, Pemohon Perkara No. 82, Marius Yeimo dan Anselmus Petrus Youw, yang pada intinya mengajukan keberatan yang sama seperti Pemohon Perkara No. 80. Bahwa pada 24 April 2012 Termohon telah menerbitkan SK No. 20/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta Pemilukada Kabupaten Paniai Periode 2012-2017.

Dikatakan Pemohon Perkara No. 82, SK Termohon pada intinya tidak meloloskan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Paniai 2012-2017. Terhadap keputusan tersebut, kami telah mengajukan gugatan di PTUN Jayapura tanggal 11 Juni 2012. (nno/mk/bhc/opn)


 
Berita Terkait Pemilukada
 
• Pemerintah: Penyelesaian Sengketa Pemilukada oleh MK Sudah Tepat
 
• Ahli Pemohon: KPU Melanggar Hak Konstitusional, Pemilukada Maluku Harus Diulang
 
• Saksi KPU Kab. Cirebon: Proses Pemilukada Berjalan Baik, Lancar, dan Sesuai Aturan
 
• Hasil Pemilukada Prov. Maluku Utara Putaran Kedua Digugat ke MK
 
• KPU Biak Numfor Tolak Dalil Pemohon
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]