Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
PNS
Mulai Tahun Ini PNS Bone Bolango Akan Pakai KPE
Thursday 01 Nov 2012 14:05:08

Bentuk Kartu Pegawai Elektronik (KPE) untuk PNS.(Foto: Ist)
BONE BOLANGO, Berita HUKUM - Penggunaan Kartu Pegawai Elektronik (KPE) untuk para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Bone Bolango tak lama lagi akan segera diberlakukan. Dipastikan tahun ini, setiap PNS mulai menggunakan kartu identitas baru tersebut.

Ini menyusul dengan adanya penyerahan KPE tersebut kepada Pemkab Bonbol yang diwakili oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Lily Supriadi Kadir.
Kepala BKPPD Lily Supriadi Kadir mengatakan, saat ini KPE untuk PNS Kabupaten Bone Bolango masih diserahkan ke pihak Bank Sulut untuk dibuatkan nomor Pin. “Kartu ini nantinya juga berfungsi sebagai ATM,” kata Lily.

Sementara itu, Pimpinan Cabang Pembantu Bank Sulut Suwawa Yusuf Husain mengatakan, pihaknya akan berupaya mulai November ini, KPE tersebut sudah mulai diserahkan kepada PNS. “Kita upayakan secepatnya, saat ini masih terkendala sebagai PNS belum menyerahkan aplikasi data yang ditandatangani di atas materai kepada kami,” ungkap Yusuf Husain.

Sebagaimana diketahui bahwa, pembuatan KPE merupakan terobosan untuk meningkatkan pelayanan kepegawaian agar lebih efektif dan efisien.

Penggunaan KPE juga diharapkan dapat memangkas berbagai birokrasi yang dapat mengurangi beban PNS dalam pengurusan administrasi kepegawaian, dan layanan yang diperoleh akan menjadi lebih transparan dan objektif.

KPE yang juga merupakan kartu identitas PNS tersebut memiliki banyak manfaat, diantaranya fasilitas akses, dapat mengetahui profil dan updating data kepegawaian, kemudahan dalam pelayanan transaksi bank dan pembayaran gaji.(ipb/bhc/opn)


 
Berita Terkait PNS
 
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
 
Mardani: Cegah Kepala Daerah Intervensi, Perketat Sistem Seleksi dan Promosi ASN
 
THR PNS Tidak Penuh, DPR Desak Pemerintah Keluarkan Kebijakan Adil
 
Koordinator TPDI, Petrus Salestinus: SKB 3 Menteri Langgar Hukum dan HAM Para Aparatur Sipil Negara
 
16 ASN Kaur Dipecat, Sementara Tersangka OTT BKDPSDM Lolos dari Pemecatan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]