JAKARTA, Berita HUKUM - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013 yang mencapai Rp 1.600 triliun dinilai miss manajemen. Hal itu diungkapkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, Rabu (23/1) digedung DPR RI. Karenanya, Muhaimin yang juga ketua DPP itu meminta pada PKB kader agari menggunakan kekuatan politik untuk bisa merubah miss manajemen APBN yang nilainya sangat besar itu.
Hal itu diungkapkan oleh Muhaimin kepada para kadernya saat rapat Fraksi PKB di DPR RI. Ia mengungkapkan sebagai kapasitas ketua DPP PKB, terus terang meskipun belum jadi kesimpulan, kata Muhaimin, tapi dirinya sudah berani simpulkan bahwa APBN Rp 1.600 triliun itu miss manajemen. "Saya sudah berani simpulkan bahwa APBN itu miss komunikasi," ujar Muhaimin siang tadi, Rabu (23/1).
Untuk itu, ia meminta PKB pada kekuatan politik, untuk bisa merubah miss manajemen APBN yang nilainya sangat besar itu, supaya semua partai, khususnya PKB termotivasi melihat Rp 1.600 triliun itu. Pada rapat kerja itu juga dihadiri para petinggi Partai Islam ini. Mereka adalah Ketua FPKB Marwan Jafar, Sekretaris Jenderal PKB Iman Nahrowi, dan anggota FPKB DPR itu.
Didepan para petinggi itu, Muhaimin menegaskan bahwa politik anggaran harus diubah total. Sebab ia menilai masalah bukan karena DPR saja, tapi juga perencanaan awal di Badan Penyelenggaraan Pembangunan Nasional. "Politik anggaran masih sekedar siklus rutin saja," katanya.
Pria yang biasa disebut Cak Imin ini menyebut bahwa dalam menyusun perencanaan anggaran, semua birokrasi menggunakan copy paste saja setiap tahun, tidak pernah memperhatikan filosofis apalagi konseptual dan teknik. "Nah disitulah terjadinya miss manajemen," ujarnya.
Pria kelahiran Jombang, Jawa Timur itu juga menjelaskan bahwa sudah menjadi tugas wajib DPR khususnya dari FPKB untuk mengoreksi APBN. Sebab dalam sejarah kemajuan perekonomian Indonesia, kata Cak Imin lebih jauh, pemerintah sekaranglah yang paling maju dalam mengumpulkan APBN Rp 1.600 triliun itu sangat besar bila dibandingkan tahun-tahun lalu yang hanya Rp 300 triliun.(bhc/din) |
